Berita Banjarmasin

Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalsel Diminta Perhatikan Efisiensi Pengelolaan Arsip

Pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalsel, diminta untuk lebih perhatian terhadap pengelolaan pengarsipan yang dilakukan.

Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalsel Diminta Perhatikan Efisiensi Pengelolaan Arsip
Istimewa Dispersip Kalsel untuk Banjarmasin Post
para pengelola arsip kabupaten/kota se-Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalsel, diminta untuk lebih perhatian terhadap pengelolaan pengarsipan yang dilakukan.

Setelah sebelumnya melakukan pemusnahan sebagian arsip-arsip lama yang tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispersip) Kalsel, kali ini pemerintah kabupaten/kota pun diminta untuk melakukan hal yang sama.

Di hadapan peserta para pengelola arsip kabupaten/kota se-Kalsel, Tato Pujiarto, Kasubdit Akuisi Arsip I Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyampaikan, pihak-pihak yang mengelola arsip khusunya di daerah harus memahami bahwa pengelolaan arsip harus efisien.

"Perlu dipahami bersama, arsip diciptakan untuk digunakan. Seiring waktu, arsip terus bertambah dan ada arsip yang tidak lagi digunakan sehingga pencipta arsip atau SKPD harus memusnahkan arsip tersebut," katanya Rabu (26/6/2019) di Banjarbaru.

Sebagai contoh, arsip keuangan, kata Tato, memiliki umur paling lama 10 tahun.

Baca: Keanehan Jet Mewah yang Dipakai Maia Estianty di Italia, Istri Irwan Mussry Sebut Soal WC

Baca: Nasib Shakira, Putri Denada yang Sakit Kanker Setelah Jerry Aurum Ditangkap Diduga karena Narkoba

Baca: Penyebab Ustadz Yusuf Mansur Minta Doa Deddy Corbuzier, Cek Juga Pesan Ustadz Abdul Somad Ke Mualaf

Baca: Panggilan Khusus Luna Maya untuk Faisal Nasimuddin Terungkap, Hubungan Keduanya Kian Serius?

"Jika habis masa nilai guna maka sesuai jadwal penyimpanan arsip harus dimusnahkan. Selain memusnahkan arsip yang sudah tidak bernilai guna, hal ini juga untuk menyelamatkan arsip yang lain sekaligus efisiensi ruang," katanya.

Kepala Dispersip Provinsi Kalsel Hj Nurlaini Dardie menambahkan, diharapkan pemerintah kabupaten/kota mulai lebih perhatian pada pengelolaan pengarsipan.

Mengenai pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan penyusutan atau pemusnahan arsip adalah Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Kemudian Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0120 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 380 Tahun 2003 tentang Jadwal Retensi Arsip Bidang Keuangan dan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kal.Sel Nomor 05 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Keputusan Gubernur Kal.Sel Nomor 188.44/0168/KUM/2018 tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Pemusnah Arsip Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan.

Rencana Realisasi DPA–SKPD Tahun 2019 tentang Penyusutan Arsip Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.

"Dasarnya sudah jelas dan terus kita sosialikan untuk segera diterapkan. Sudah kita mulai bertahap, kemarin dengan memusnahkan arsip Biro Keuangan Kalsel. Nah setelah ini kita harap di kabupaten/kota juga segera memulai," pungkasnya.

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)

Penulis: Rahmadhani
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved