Berita Batola

Penertiban Pajak Sarang Walet Batola, DPMPTSP Tunggu Dana APBD Perubahan 2019

Langkah jalur pidana akan ditempuh oleh Pemkab Batola jika para pengusaha walet masih enggan membayar pajak walet meski sudah dilakukan sosialiasi.

Penertiban Pajak Sarang Walet Batola, DPMPTSP Tunggu Dana APBD Perubahan 2019
banjarmasin post group/ edi nugroho
BANGUNAN rumah walet di tengah sawah hampir merata bisa ditemui 17 kecamatan di Kabupaten Batola. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batola saat mendata sebanyak 708 bangunan sarang walet ternyata tidak berizin atau liar. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Batola masih menunggu angggaran untuk melakukan langkah penertiban para pengusaha walet masih enggan membayar pajak walet perda No 10 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

“Anggarannya nanti di APBD perubahan 2019 ini, sehingga saat ini masih nunggu kepastian anggaran. Kan kita bergerak membutuhkan anggaran. Apalagi menggandeng pihak lain. Sekarang semua peruntukan anggaran harus sesuai kegiatan yang direncanakan,” kata Ardiasnyah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Batola, Rabu (26/6/2019).

Ardiansyah mengancam akan mempidanakan para pengemplang pajak walet di kabupaten setempat. Langkah jalur pidana akan ditempuh oleh Pemkab Batola jika para pengusaha walet masih enggan membayar pajak walet meski sudah dilakukan sosialiasi hingga teguran.

“Berdasarkan perda No 10 Tahun 2011 tentang pajak daerah, Pemkab Batola bisa mengambil langkah hukum mempidanakan para pemilik rumah walet di Batolo yang mencapai lokasi 792 titik,” tegas Ardiasnyah.

Baca: 2,94 Gram Sabu Gagal Diedarkan, SP Ditangkap Tim Satres Narkoba Tanahbumbu Saat Akan Transaksi

Baca: Portal Besi Baja WF Jembatan Sungai Alalak Mulai Dipasang, Sebelumnya Ditabrak Langsung Hancur

Menurut Ardiansyah, sesuai data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Batola, rumah burung walet itu 792 lokasi dan sebanyak 708 bangunan sarang walet di 17 kecamatan di Batola itu liar.

“Ini yang yang membuat kita prihatin. Dari 792 lokasi rumah walet, masak cuma memberikan pemasukan atau pajaka Rp360 ribu per tahun. Tidak masuk akal,” katanya.

Dari perhitungan Ardiansyah dari 792 lokasi rumah walet di 17 kecamatan di Kabupaten Batola itu seharusnya bisa mencapai pajak Rp1 miliar lebih. Soalnya, dengan angka sebanyak 792 lokasi rumah walet itu sangat potensial untuk dipungut pajaknya.

“Saat ini peraturan soal tata cara pemungutan pajak walet sudah terbit dari Bupati Batola,” katanya. (Banjarmasinpost.id/edi nugroho).

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved