Berita Banjarmasin

Surat Edaran DPP Golkar Tetapkan Faktor Perolehan Suara Tak Lagi Kriteria Utama Penentu Ketua Dewan

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Periode 2019-2024 dipastikan akan dikuasai Partai Golkar sebagai Pemenang Pemilu 2019 di Kalsel.

Surat Edaran DPP Golkar Tetapkan Faktor Perolehan Suara Tak Lagi Kriteria Utama Penentu Ketua Dewan
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Kantor DPD Golkar Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Periode 2019-2024 dipastikan akan dikuasai Partai Golkar sebagai Pemenang Pemilu 2019 di Kalsel.

Namun kurang lebih tiga bulan menjelang waktu pelantikan Anggota Dewan baru periode 2019-2024, DPD Partai Golkar belum umumkan secara resmi siapa nama yang akan duduki pucuk Ketua Dewan Kalsel.

Isu terkait mekanisme pemilihan Ketua Dewan dalam internal DPD Partai Golkar sempat menjadi isu hangat.

Hal ini pun seharusnya berakhir dengan terbitnya Surat Edaran yang diterbitkan DPP Partai Golkar perihal Ketentuan Rekrutmen dan Calon Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertanggal Senin (24/6/2019).

Dimana dalam Surat Edaran bernomor 29/Golkar/VI/2019 ini, muncul perubahan akan mekanisme dan syarat internal penentuan Ketua Dewan di daerah yang tak lagi menjadikan faktor jumlah perolehan suara pada Pemilu sebagai pertimbangan utama.

Baca: Jambret Gagal Rampas Tas Polwan di Banjarmasin, Sempat Tarik Menarik Bripda Mega Jatuh dan Terluka

Hal ini disampaikan Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel, H Supian HK yang menerima Surat Edaran dari DPP Partai Golkar tersebut.

"Kemarin tanggal 24 juni kita dapat surat dari DPP," kata Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel H Supian HK, Rabu (26/6/2019).

Dijelaskan H Supian HK, dengan ini artinya ada perubahan atas kriteria penentuan Ketua Dewan di daerah yang sebelumnya mengacu pada hasil Rapimnas Partai Golkar Tahun 2013 lalu.

Dengan perubahan tersebut, artinya poin kriteria penentuan Ketua Dewan di daerah internal Partai Golkar diantaranya yaitu Unsur Pengurus Harian Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya Sesuai Tingkatannya atau Satu Tingkat Diatasnya.

Kriteria selanjutnya Pernah Menjadi Anggota DPR Minimal Ditingkatannya, Berpendidikan Minimal S1, Memenuhi Ketentuan Perundang-undangan serta Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Lain.

Baca: Perda Revolusi Hijau Kalsel Mewajibkan 10 Persen Dana CSR untuk Penanaman dan Penghijauan

Sebelumnya ada tiga nama Anggota DPRD Provinsi Kalsel terpilih dari DPD Partai Golkar yang diisukan menjadi Ketua DPRD Provinsi Kalsel Periode 2019-2024 yaitu H Supian HK, H Hasanuddin Murad dan H Rusli.

Nama ketiganya memang santer terdengar masuk dalam bursa Calon Ketua DPRD Provinsi Kalsel tak lama setelah Partai Golkar diputuskan menjadi peraih kursi terbanyak pada Rapat Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Kalsel oleh KPU Provinsi Kalsel Bulan Mei 2019 lalu.

Dimana H Supian HK saat ini merupakan Pengurus Inti DPD Golkar Kalsel sebagai Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel, H Rusli merupakan salah satu peraih suara terbanyak dalam Pemilu 2019 dan sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Banjar dan H Hasanuddin Murad sebagai politisi senior Partai Golkar dan segudang pengalaman politik termasuk sebagai Mantan Bupati Kabupaten Barito Kuala dua periode. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved