Berita Banjarmasin

Terbentur Aturan, Pansus DPRD Kalsel Ubah Judul Raperda ini

Terbentur aturan di pusat, Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merubah judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

Terbentur Aturan, Pansus DPRD Kalsel Ubah Judul Raperda ini
BANJARMASINPOST.co.id/achmad maudhody
Lutfi Syaifuddin, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Terbentur aturan di pusat, Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merubah judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan.

Dalam Rapat Pansus yang digelar Kamis (27/6/2019), judul Raperda diganti menjadi Fasilitasi Pembinaan dan Pendidikan Karakter.

Dijelaskan Ketua Pansus Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan, Lutfi Syaifuddin, dirubahnya judul Raperda diperlukan agar Raperda dapat tetap diteruskan prosesnya.

Pasalnya menurut Lutfi, kata-kata agama dalam judul Raperda akan berbenturan dengan aturan pusat, dimana segala hal terkait keagamaan diatur Pemerintah Pusat.

Baca: Kisah Dibalik Video Maia Estianty di Postingan Dul Jaelani Saat Masih Bersama Dhani-Mulan Jameela?

Baca: Kelewat Mesra di TV Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan Tuai Kritikan, Ini Jawaban Teman Ruben

Baca: Balasan Luna Maya Saat Lihat Foto Syahrini dan Reino Barack Sebut Rencana Menikah, dengan Faisal?

Baca: Nasib Kasus Ifan Seventeen dan Citra Monica Setelah Hasil Visum Diketahui Kata Pihak Kepolisian

"Kami konsultasikan ke pusat dan ini terbentur karena ada kata agama di judul Raperda ini, jadi dirubah," kata Lutfi.

Namun walau demikian, Lutfi nyatakan perubahan judul tersebut tak akan merubah substansi Raperda tersebut yang perjuangkan bantuan kepada lembaga pendidikan keagamaan.

Perbaikan muatan pada Raperda ini juga dilakukan, sehingga aturan bentuk bantuan untuk lembaga pendidikan keagamaan tidak akan berupa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) namun berupa bantuan keuangan.

Format bantuan juga tidak ditetapkan dalam bentuk hibah, karena menurut Lutfi jika dalam bentuk hibah, bantuan tak dapat dilakukan setiap tahun.

Selain ditujukan untuk operasional di lembaga pendidikan keagamaan, Lutfi juga proyeksikan bantuan keuangan juga dapat digunakan untuk membantu kelayakan gaji tenaga pendidik honorer di lembaga pendidikan agama.

Usai perubahan judul, Pansus berniat akan segera finalisasikan Raperda tersebut.

Pansus berharap jika sudah difinalisasi, Pemerintah Provinsi Kalsel akan perkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub).

"Niatnya masih sama untuk membantu lembaga pendidikan keagamaan, karena sangat berperan besar untuk pendidikan karakter di Kalsel," kata Lutfi.

Dari lebih dari dua ratus lembaga pendidikan keagamaan di Kalsel menurut Lutfi masih banyak yang keadaannya jauh dari ideal, baik dari sisi fasilitas pendidikan maupun kesejahteraan tenaga pendidikannya.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved