Berita Banjar

Ternyata SK Guru Honorer Banjar Masih Terganjal di LPMP, Begini Harapan Mereka

Hingga kini SK guru honor di Kabupaten Banjar masih terganjal di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Selatan (Kalsel).

Ternyata SK Guru Honorer Banjar Masih Terganjal di LPMP, Begini Harapan Mereka
banjarmasinpost.co.id/idda royani
Sekretaris Komisi IV DPRD Banjar H Khairuddin saat memimpin rapat dengar pendepat dengan Disdik dan perwakilan guru honor, beberapa pekan lalu. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Ternyata hingga kini SK guru honor di Kabupaten Banjar masih terganjal di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Selatan (Kalsel).

Pihak LPMP tetap tak mau memberikan sertifikat PPG (pendidikan profesi guru) jika narasi SK guru honor Banjar tetap berbunyi 'penetapan' yang seharusnya 'pengangkatan.'

Padahal beberapa bulan lalu, Kadisdik Banjar Maidi Armansyah bersama Komisi IV DPRD Banjar telah konsultasi ke Kementerian Pendidikan dan dinyatakan SK guru honor Banjar tak ada masalah. Dinyatakan pula, LPMP tidak akan mempermasalahkan lagi.

"Fakta di lapangan tidak seperti itu. LPMP tetap tidak mau memproses kalau bunyi SK kami tetap begitu (penetapan)," sebut Ketua Forum Pendidik dan Tenaga Pendidikan Honorer Sekolah Negeri (FPTPHSN) Kabupaten Banjar Alfi Syahrin, Senin (01/07/2019).

Baca: Arjuna 49 Gelar Sunatan Massal, Burung 150 Anak Dipotong

Baca: Kelompok Terorisi Jamaah Islamiyah Ini, Petingginya Digaji Rp 15 Juta, Kirim Rekrutan ke Suriah

Baca: Eka Rose Gabung Yellow Rice Band, Jumat Malam Tampil Perdana

Baca: Raffi Ahmad Sakit Parah Tapi Tolak Operasi, Suami Nagita Slavina Terancam Kehilangan Suaranya

Karena itu pihaknya tetap berharap Disdik Banjar merevisi narasi SK tersebut. Apalagi persoalan itu juga telah dibahas bersama Komisi IV DPRD Banjar, beberapa waktu lalu, dan saat itu dinyatakan narasi SK akan disempurnakan sehingga tak bermasalah lagi di LPMP.

Alfi mengatakan dalam waktu dekat pihaknya berencana akan ke Disdik Banjar guna membahas hal tersebut. Pihaknya sangat berharap persoalan teknis narasi SK bisa segera diatasi agar tak berlarut-larut.

"Baru-baru ini, teman saya yang mau ngusul NUPTK di kantor Dinas Banjar, di bagian PTK juga ditolak karena pakai SK yang dulu. Kata bagian PTK nunggu SK 2019 baru bisa," tandasnya.

Seperti telah diwartakan BPost Online, saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi IV DPRD Banjar, beberapa waktu lalu, terungkap SK guru honor berbunyi penetapan tenaga pendidik dan kependidikan non pegawai negeri sipil.

Padahal seharusnnya bukan tertulis 'penetapan' tapi pengangkatan.

Baca: Hari Pertama PPDB, Antrean Peserta di Smansa Banjarbaru Capai 400, Lebihi Kuota Penerimaan

Baca: Bergabung dengan GrabFood Pesanan Tambah Banyak, Mami Pun Wujudkan Syukur dengan Berbagi

Baca: Kondisi Kehamilan Irish Bella Sempat Terancam Karena Hobi Ammar Zoni, Pemeran Cinta Suci Akui Ini

Kekeliruan redaksional itu secara teknis menjadi penghalang ketika mereka mengikuti diklat PPG (pendidikan profesi guru) di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalsel.

Pihak LPMP tidak bisa memproses SK dengan redaksional seperti itu sehingga sertifikat PPG tak bisa didapatkan. Padahal SK PPG menjadi syarat penting untuk mengurus tunjangan sertifikasi.

(banjarmasinpost.co.id/roy)

Penulis: Idda Royani
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved