Tajuk

Koalisi atau Oposisi

Dengan berkoalisi pemerintah, para petinggi parpol itu berharap bakal mendapatkan jatah bagi-bagi kekuasaan di kabinet atau posisi strategis lainnya.

Koalisi atau Oposisi
twitter/@sandiuno
Pasangan Capres-Cawapres 02, Prabowo-Sandiaga Uno menyampaikan pernyataan pers terkait keputusan MK_wm 

BANJARMASINPOST.CO.ID - KONTESTASI Pilpres 2019 di Indonesia secara resmi berakhir setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pilpres 2019, Minggu (30/6/2019).

Namun, Rapat pleno penetapan Jokowi-Ma’ruf sebagai capres-cawapres terpilih periode 2019-2024 di kantor KPU RI, Jakarta, tidak dihadiri pasangan capres-wawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Keduanya diwakili oleh Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra, Habiburokhman.(BPost, 1/7/2019).

Padahal, kehadiran Prabowo-Sandi diharapkan menjadi ajang rekonsiliasi kedua kontestan yang bersaing di Pilpres 2019, sekaligus mengakhiri ‘permusuhan’ para pendukung mereka yang masih terbelah hingga saat ini.

Absennya Prabowo-Sandiaga Uno mencerminkan sikap dan posisi Partai Gerinda yang bisa dipastikan tidak akan bergabung pada koalisi pemerintahan lima tahun ke depan.

Kepastian ini disampaikan Cawapres Sandiaga Uno lewat akun instagramnya, Minggu (30/6/2019). Sandi menyatakan, sebagai pasangan yang tak terpilih pada Pilpres 2019, pihaknya akan menjadi mitra penyeimbang di luar pemerintahan alias oposisi.

Sebagai partai oposisi, Gerindra akan menjadi kubu yang berseberangan di parlemen (DPR) dan menjadi kontrol kritis pemerintahan Jokowi-Maruf selama 5 tahun ke depan.

Kontrol di sini untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan sesuai rel yang benar serta mencegah pemerintah menyelewengkan penggunaan kekuasaan, termasuk kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Dari lima parpol pengusung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019, PKS dan Partai Berkarya tetap komitmen bersama Prabowo berada di luar pemerintahan, sedangkan PAN dan Demokrat sudah beberapa kali melakukan pendekatan dengan Jokowi.

Petinggi Demokrat, AHY dua kali bertemu Jokowi dan sekali Ketua Umum PDIP Megawati dan Puan Maharani saat Pilpres dan Lebaran lalu. Ketua PAN Zulkifli Hasan juga sempat bertemu Jokowi untuk menjajaki peluang masuk pemerintahan.

Dengan berkoalisi pemerintah Jokowi-Ma’ruf, para petinggi parpol itu berharap bakal mendapatkan jatah bagi-bagi kekuasaan di kabinet atau posisi strategis lainnya.

Prabowo secara resmi telah membubakar koalisi parpol pengusungnya di Pilpres 2019. Di sisi lain, Jokowi membuka pintu selebar-lebarnya bagi kelima parpol pengusung Prabowo bergabung di pemerintahan,

Sekarang tinggal keputusan masing-masing parpol, mau menjadi seperti apa ke depannya. Bergabung Jokowi-Ma’ruf dengan harapan mendapat pembagian kekuasaan, atau bertahan sebagai partai oposisi, yang setiap saat jadi watchdog bagi pemerintah.

Tapi ingat, dunia politik sangat dinamis. Ada istilah tak ada kawan sejati atau lawan abadi dalam politik, yang ada hanyalah kepentingan. Bisa saja hari ini berseberangan alias oposisi, besok atau lusa malah bergandengan tangan dan berkoalisi. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved