Opini Publik

Perlunya Metode Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Masalah sanitasi dan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat di Indonesia sampai saat ini masih cukup memperhatinkan.

Perlunya Metode Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
istimewa/ Yayasan Adaro Bangun Negeri
Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sejak tahun 2012 di Kabupaten Tabalong, Balangan dan Barito Timur. 

Oleh: Hardiono SKM Mkes
Dosen Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Masalah sanitasi dan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat di Indonesia sampai saat ini masih cukup memperhatinkan. Berdasarkan laporan “Progress Drinking Water & Sanitation 2015 Update” yang dikeluarkan oleh WHO & Unicef, cukup memperhatinkan sanitasi Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan kondisi sanitasi terburuk setelah India.

Padahal beberapa negara di Asian Tenggara seperti Malaysia dan Singapura telah memiliki cakupan layanan mencapai 90 persen. Indonesia baru mencapai 70, 04 persen cakupan air bersih dan akses sanitasi (jamban) baru 77,07 persen.

Menurut pantauan e-monev Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 13 November 2018, selama tahun 2018 sudah ada kenaikan 5 persen menjadi 77,07 persen akses sanitasi (jamban) masyarakat.Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatatkan diri di peringkat pertama dengan seluruh kabupaten/kota dinyatakan telah terverifikasi Open Defecation Free (ODF) atau sudah tidak ada lagi perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Jika dibandingkan dengan target Universal Access 2019 yang harus mencapai 85 persen akses layak maka masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan terutama 77,07persen yang memiliki jamban itu masih terdiri dalam katagori layak dan belum layak/dasar. Apa dampaknya bagi kesehatan ?

Dampak Sanitasi Buruk

Diare sebagai penyakit menular yang salah satunya akibat sanitasi buruk, berdasarkan laporan WHO tahun 2012 menjadi penyebab terbesar kematian balita di Indonesia yang mencapai 31.200 balita pada saat itu.

Pada tahun yang sama, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan melaporkan terjadi 214 kejadian diare dari 1000 orang pertahun. Kejadian diare pada bayi di bawah 1 tahun lebih besar lagi, mencapai sebesar 831 per 1000 bayi (Kemenkes, 2012).Meski akhirnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia naik di tahun 2017 menjadi katagori tinggi atau high human development setelah naik 0,63 poin atau tumbuh mencapai 0,90 persen hingga mencapai 70,81, namun melihat prevalensi kejadian diare Riskesdas 2018 dimana kejadian diare secara nasional meningkat pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2013, maka ini perlu diwaspadai terutama kejadian diare pada bayi dan balita.

Mengingat rendahnya akses sanitasi layak mengakibatkan stunting yang tidak hanya terkait dengan fisik pendek, juga kemampuan berfikir. Menurut WHO, stunting adalah kondisi gagal tumbuh. Balita dengan kondisi otak yang stunting mengalami hambatan perekembangan otak, kecerdasan, kemampuan belajar dan redahnya produktivitas akibat stunting ini bersifat permanen (irreversible). Bila Indonesia tidak segera memperbaiki akan melemahnya generasi yang akan datang dan bahkan kehancuran suatu bangsa.

Upaya apa yang dilakukan agar akses sanitasi dan air bersih meningkat? Mengapa perlu STBM?

Sebelumnya proyek sanitasi seperti proyek sarana air minum dan jamban keluarga, Proyek MCK terutama targetnya adalah meningkatkan sarana sanitasi tanpa dilengkapi program pendidikan kesehatan yang optimal untuk merubah perilaku masyarakat supaya menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat.

Halaman
123
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved