Berita HSS

Pengusaha Wajib Laporkan Penanaman Modal, Untuk Mengetahui Potensi Usaha di Kabupaten HSS

Pengusaha di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki perusahaan diwajibkan melaporkan secara online kegiatan penanaman modal di perusahaan.

Pengusaha Wajib  Laporkan Penanaman Modal, Untuk Mengetahui Potensi Usaha di Kabupaten HSS
HO/Protokol dan Kehumasan HSS
Sekda HSS HM Noor saat supervisi laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) online bagi pengusaha se-HSS Rabu (3 7 2019) di Aula Rakat Mufakat, Sekretariat Daerah, lantai II. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Pengusaha di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki perusahaan diwajibkan melaporkan secara online kegiatan penanaman modal di perusahan masing-masing.

Selama ini, pemerintah kabupaten hanya menrima beberapa laporan dari pengusaha terkait investasi tersebut. Itupun laporannya dibuat secara manual. Padahal pemkab HSS memerlukan laporan tersebut untuk mengetahui angka investasi di HSS.

“Laporan tersebut penting bagi Pemkab HSS, untuk menetapkan kebijakan ke depannya”, Sekda HSS, H Muhammad Noor saat melaksanakan supervisi laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) online bagi pengusaha se-HSS Rabu (3/7/2019) di Aula Rakat Mufakat, Sekretariat Daerah, lantai II.

Supervisi LKPM Online tersebut  kerjasama antara Direktorat Wilayah II DKI Jakarta dan Kalsel, Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten HSS.

Tujuannya,  dalam rangka upaya peningkatan target realisasi nilai investasi Kabupaten HSS.

Baca: Gelar FGD di Kecamatan, Polsek Muara Uya Berharap Warga Ikut Berpartisipasi Berantas Narkoba

Baca: HUT ke-73 Bhayangkara, Kapolres Tala Serahkan 15 Unit Motor Hasil Curian dan Penggelapan ke Pemilik

Hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Sub Direktorat Wilayah DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan, Direktorat Wilayah II Aries Windu Suryanto dan jajaran, Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten HSS HJ Elyani Yustika beserta jajaran, perwakilan perusahaan dan para pengusaha di Kabupaten HSS.

Sekda HSS Muhammad Noor, mengatakan, perkembangan investasi di HSS terus dipantau. Untuk itu, para pengusaha wajib melaporkan kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan, sehingga bisa diketahui potensi usaha dan investasi di HSS. Sekda pun berharap dengan kegiatan tersebut bisa dicari solusi bagaimana investasi bisa berjalan di HSS. 

Kepada Dinas PMPTSP, diarahkan agar terus memantau perkembangan hasil kegiatan. Sedangkan kepada para pengusaha, diharapkan kooperatif dan bekerjasama dengan Pemkab HSS sehingga terjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antara pengusaha, perusahaan dan Dinas PMPTSP.

Kepala Sub Direktorat Wilayah DKI Jakarta dan Kalsel Direktorat Wilayah II Aries Windu Suryanto mengungkapkan, kegiatan penanaman modal wajib dilaporkan oleh pengusaha. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal.

“Nantinya akan keliatan realisasi di HSS mengenai investasi di daerah. Jika realisasi terlihat, artinya pengusaha membantu daerah untuk peningkatan perekonomian di daerah,”katanya.

Baca: Alasan Vanessa Angel Bungkam Pasca Bebas di Kasus Prostitusi Online Diungkap, Dibayar 150 Juta?

Baca: Kapolda Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani Bahas Berbagai Kebijakan Polda Kalsel di Musrenbang

Disebutkan, penyampaian LKPM secara online tidak sulit dan tidak ada hubungannnya dengan pajak. Para pengusaha hanya melaporkan nilai perolehan. Pengisiannya pun sangat mudah, tidak perlu sampai ke soal keuangan perusahaan. Aries menjelaskan saat ini yang dilaporkan adalah mengenai aset atau modal perusahaan. Belum sampai ke bagian produksi dan perdagangan.

 "Bisa jadi suatu saat akan dilaporkan juga. Misalnya, yang dilaporkan adalah aset perusahaan, berupa gudang, tanah, mobil, membangun gedung, dan lain sebagainya. Nantinya, di akhir bulan akan di publikasikan untuk LKPM yang telah dilaporkan,”tambahnya.

Aries menyebut, sebagai pengendali penanaman modal, pihaknya antara lain melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan.

Ada dua pengawasan, yaitu pengawasan ketentuan  dimana pengusaha dibimbing fasilitas. Sedangkan dalam pengawasan ketentuan, para pengusaha dibimbing dan dibina.

“Bagi yang tidak melaporkan, akan ada punishment tapi masih bersifat pembinaan. Jika tidak melaporkan akan diberi surat peringatan yang harus ditindaklanjuti oleh perusahaan”, pungkasnya. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved