Berita Banjarmasin

Mendagri Tegur 11 Gubernur Karena Tidak PTDH ASN koruptor, Sekda : Surat Kami Belum Dibalas Pusat

Per 1 Juli 2019 sudah diberikan teguran tertulis oleh Pak Mendagri kepada kepala daerah untuk segera PTDH dalam waktu 14 hari

Mendagri Tegur 11 Gubernur Karena Tidak PTDH ASN koruptor, Sekda : Surat Kami Belum Dibalas Pusat
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
H Abdul Haris Makkie, Sekdaprov Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pemerintah Pusat melalui menteri dalam negeri memberikan hukuman berupa teguran kepada Kepala Daerah secara tertulis 11 gubernur, 80 bupati dan 12 wali kota di Indonesia. Salah satunya di Kalsel.

Surat itu dilayangkan oleh Pusat karena Mendagri meminta para kepala daerah memberhentikan memecat alias Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Pegawai Negeri Sispil/Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) yang terlibat kasus korupsi.

"Per 1 Juli 2019 sudah diberikan teguran tertulis oleh Pak Mendagri kepada kepala daerah untuk segera PTDH dalam waktu 14 hari," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, seperti dikutip tribun news.

Berdasarkan data Kemendagri, dari jumlah 2.357 PNS/ASN yang harus diberhentikan secara tidak hormat, sebanyak 2.259 ASN berada di lingkup pemerintah daerah.

Baca: Ini Dugaan Penyebab Mobil Pikap Terjun ke Sungai Saat Naik Feri di Pangkoh Hulu Pulang Pisau

Baca: Suku Bunga Acuan The Fed Diperkirakan Naik Akhir Juli, IHSG Ditutup Menghijau

Baca: Deputi Bidang Penelitian BKKBN RI Buka Peluang Kerjasama dengan Kampus, Anggaran Capai Rp 12 Miliar

Baca: Kesetrum Listrik, Pria Ini Ditemukan Tewas Terduduk di Kloset

Mereka bertugas di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Hingga akhir Juni 2019, masih ada sebanyak 275 ASN yang belum diproses oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) yang tersebar di 11 provinsi, 80 kabupaten dan 12 kota.

"Rinciannya 33 ASN di provinsi, 212 ASN di kabupaten dan 30 ASN di kota," kata Akmal.

Padahal pemecatan terhadap PNS/ASN yang tersandung masalah hukum telah dipertegas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019.

Sebanyak 275 PNS/ASN yang wajib dipecat dalam waktu segera, 33 terlibat kasus korupsi di lingkup 11 pemerintah provinsi.

Perinciannya, Provinsi Aceh sebanyak 2 orang, Sumatera Barat terdapat 1 orang, Sumatera Utara 2 orang, Jambi 3 orang, Bengkulu 1 orang, Riau 2 orang, Banten 1 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, Kalimantan Timur 5 orang, Papua 10 orang, dan Papua Barat 4 orang.

Halaman
123
Penulis: Nurholis Huda
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved