Bisnis

OJK Hentikan 140 Fintech Peer to Peer lending dan 43 Entitas Penawaran Investasi Ilegal di Kalsel

Satgas Waspada Investasi OJK kembali menemukan 140 entitas yang melakukan kegiatan usaha fintech peer to peer lending tidak berizin

OJK Hentikan 140 Fintech Peer to Peer lending dan 43 Entitas Penawaran Investasi Ilegal di Kalsel
muhammad maulana
ilustrasi-Tongam L Tobing, menyampaikan materinya mengenai Stop Investasi Ilegal. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Satgas Waspada Investasi OJK kembali menemukan 140 entitas yang melakukan kegiatan usaha fintech peer to peer lending namun tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK hingga akhir Juni 2019.

“Berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi pada Google Playstore, Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 140 entitas yang melakukan kegiatan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer-To-Peer Lending) tanpa izin OJK sesuai POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang berpotensi merugikan masyarakat,” ujar Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing dalam rilis yang diterima Banjarmasinpost.co.id.

Sampai saat ini, jumlah Fintech Peer-To-Peer Lending tidak berizin yang ditemukan Satgas Waspada Investasi pada tahun 2018 sebanyak 404 entitas sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 683 entitas sehingga secara total saat ini yang telah ditangani sebanyak 1087 entitas sebagaimana terlampir.

Meskipun Satgas Waspada Investasi sudah banyak menutup kegiatan Fintech Peer-To-Peer Lending tanpa izin OJK, namun tetap saja banyak aplikasi baru yang muncul pada website dan Google Playstore, sehingga masyarakat diminta untuk tidak mengakses atau menggunakan aplikasi Fintech Peer-To-Peer Lending yang tidak berizin.

Baca: Pakai Narkoba, 4 Mahasiswa Perguruan Tinggi di Palangkaraya Ini Ditangkap Polisi, Ngaku Diajak Teman

Baca: Sosok Pengacara Top yang Tolak Bela Galih Ginanjar Melawan Fairuz A Rafiq yang Dibela Hotman Paris

Baca: Rumah Sugianor Ludes Dilalap Api, 1 Sepeda Motor Turut Hangus

Baca: Sandingkan Wijaya Saputra dengan Ariel NOAH, Kekasih Gisella Anastasia Diskakmat Hotman Paris

Apabila ingin meminjam secara online, maka masyarakat harus melihat daftar aplikasi Fintech Peer-To-Peer Lending yang telah terdaftar di OJK pada website www.ojk.go.id.

Tongam mengatakan, dari temuan ini Satgas akan meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memblokir website dan aplikasi Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal tersebut.

Selain itu, untuk memutus akses keuangan dari Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal Satgas sudah meminta kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal.

Satgas juga sudah meminta Bank Indonesia untuk melarang fintech payment system memfasilitasi Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal, dan menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.

Selain itu, pada 18 Juni 2019 Satgas Waspada Investasi juga menghentikan 43 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari pihak berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Jenis kegiatan usaha yang dihentikan Satgas Waspada Investasi yakni 38 Trading Forex tanpa izin, 2 Investasi money game tanpa izin, 2 Multi Level Marketing tanpa izin, dan 1 Investasi Perdagangan Saham.

Baca: Keanehan Sikap Raffi Ahmad Jumpa Yuni Shara & Tyas Mirasih, Suami Nagita Slavina Rela Lakukan Ini

Baca: Setelah Syahrini, Kini Nikita Mirzani Bongkar Keanehan Pertunangan Jessica Iskandar & Richard Kyle

Baca: Perasaan Vanessa Angel Saat Ayahnya Doddy Sudrajat Setujui Tak Jemput Saat Bebas

"Sehingga, total kegiatan usaha yang diduga merupakan investasi ilegal dan dihentikan Satgas Waspada Investasi selama tahun 2019 sejumlah 163 entitas sebagaimana terlampir," kata Tongam.

Satgas Waspada Investasi secara berkesinambungan melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat terhindar dari kerugian investasi ilegal.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan, terutama peran untuk tidak menjadi peserta kegiatan entitas tersebut dan segera melaporkan apabila terdapat penawaran investasi yang tidak masuk akal. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)

Penulis: Mariana
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved