Bumi Antaludin

Sebelum Pimpin Rakor Bulanan, Bupati HSS Berikan Paket Alat Tulis dan Sepeda untuk Siswa Tidak Mampu

Bupati HSS H Achmad Fikry memberikan bantuan paket alat tulis dan peralatan sekolah, serta sepeda kepada 35 siswa tidak mampu

Sebelum Pimpin Rakor Bulanan, Bupati HSS Berikan Paket Alat Tulis dan Sepeda untuk Siswa Tidak Mampu
Protokol dan Kehumasan Pemkab HSS
Bupati HSS didamping Wabup HSS menyerahkan bantuan alat tulis dan perlengkapan sekolah kepada siswa tak mampu dan siswa berprestasi untuk SD,SMP dan SMA, Kamis (4/7/2019). Bantuan tersebut merupakan program Keluarga Harapan yang dilaksanakan Dinas Sosial Hulu Sungai Selatan 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Bupati Hulu Sungai Selatan H Achmad Fikry memberikan bantuan paket alat tulis dan peralatan sekolah, serta sepeda kepada 35 siswa dan siswi, terdiri SD, SMP dan SMA, Program Keluarga Harapan Dinas Sosial HSS.

Bantuan tersebut diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu serta siswa berprestasi di sekolah masing-masing.

 Penyerahan dilakukan sebelum membuka  rapat koordinasi bulanan dengan jajaran pemerintahan, bersama kepala SOPD di Aula Kantor Dinas Sosial HSS.

Kegiatan rakor  dipimpin Bupati HSS, didampingi Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad serta Sekda HSS H Muhammad Noor.

Diharapkan, bantuan tersebut membantu orang tua mereka yang tak mampu, apalagi memasuki tahun ajaran baru dimana para siswa memerlukan buku tulis, serta peralatan sekolah lainya.  

Rakor bulanan, Kamis (4/7/2019 diawali Penandatangan MoU (Nota Kesepahaman) antara Inspektur Kabupaten HSS, Rusmajaya, dengan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten HSS, Muchyar, disaksikan Bupati HSS,  H Achmad Fikry,Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah HSS H Muhammad Noor dan jajaran Kepala Satuan Organisasi ‎Perangkat Daerah (SOPD) Pemkab HSS.

Bupati HSS didampingi Wabup HSS dan Sekda HSS saat memimpin rapat koordinasi dengan para kepala SOPD HSS
Bupati HSS didampingi Wabup HSS dan Sekda HSS saat memimpin rapat koordinasi dengan para kepala SOPD HSS (Protokol dan Kehumasan Pemkab HSS)

 Bupati HSS, Achmad Fikry mengatakan, MoU sebagai tindak lanjut program pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam rangka koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi, melalui kegiatan survei integritas.‎

Kegiatannya tersebut, akan  dilakukan BPS sebagai lembaga independen. Sedangkan pelaksanaan survei observasi dilaksanakan langsung ke lapangan oleh ‎KPK RI.

‎Menurut bupati,  hasil olahan data survei masing-masing Pemkab oleh  BPS, diserahkan kepada KPK RI dan akan dianalisa untuk diberikan rekomendasi penilai dalam rangka pengembangan integritas pencegahan korupsi.

Disebutkan,  hasil survei integritas dapat digunakan sebagai indikator pencegahan korupsi dan salah satu syarat untuk usulan dana insentif daerah.

"Ke depan reward‎ perhargaan yang didapatkan harus ada penilaian integritas daerah, yang inputnya dari survei BPS," ujarnya.

Peserta Rapat koordinasi bulanan Pemkab HSS di Aula DInas Sosial HSS
Peserta Rapat koordinasi bulanan Pemkab HSS di Aula DInas Sosial HSS (Protokol dan Kehumasan Pemkab HSS)

 Kriteria dalam penilaian, jelas  bupati, meliputi dampak utama penciptaan kepercayaan pelayanan ‎publik, dalam kontek pencegahan korupsi.

Secara umum meliputi  Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika, Kesehatan, Infrastuktur, Penanaman Modal, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Pengadaan Barang dan Jasa. (AOL)

Penulis: Hanani
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved