Berita Kalteng

Tak Keluarkan CSR, Izin Produksi Perusahaan Tambang akan Dihentikan, Kalteng Launching Blue Print

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai tegas dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pengusaha pertambangan yang enggan keluarkan CSR.

Tak Keluarkan CSR, Izin Produksi Perusahaan Tambang akan Dihentikan, Kalteng Launching Blue Print
tribunkalteng.com/faturahman
Launching Pembuatan blue print CSR perusahaan tambang di Kalimantan Tengah di Palangkaraya. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai tegas dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pengusaha pertambangan yang beroperasi di Bumi Tambun Bungai yang enggan mengeluarkan dana corporate Social Responsibility (CSR).

Ketegasan tersebut dituangkan dalam pembuatan blue print (cetak biru) yakni kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan.

Pembuatan Blue Print tersebut, sebagai upaya agar perusahaan tambang yang beroperasi di Kalteng wajib memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar tambang dalam berbagai program yang mensejahterakan masyarakat sekitar lokasi tambang, karena merupakan kewajiban pihak perusahaan.

Baca: Puluhan Juta Uang Milik Pedagang Palangkaraya Ini Dicuri di Warung Saat Tidut, Kaget Ada SMS Banking

Baca: WUR Rilis Daftar 10 Universitas Terbaik Dunia, PT Terbaik Indonesia Hanya di Peringkat 296 Dunia

Baca: Penyebab Ayu Ting Ting Keluar Pesbukers ANTV Karena Luna Maya Dipasangkan dengan Raffi Ahmad?

Sekdaprov Kalteng, Fahrizal Fitri, Kamis (4/7/2019) mengatakan, pembuatan blue print tersebut sebagai upaya melindungi masyarakat sekitar lokasi perusahaan tambang agar tetap diperhatikan oleh perusahaan, dan tidak termarjinalkan dengan adanya investor tambang di Kalteng.

"Kita buat blue print tersebut, agar perusahaan pertambangan yang ada di Kalteng tidak bisa lagi lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam membantu masyarakat yang ada di sekitar kawasan tambang, sehingga masyarakat tidak jadi terpinggir dengan masuknya perusahaan tambang di Kalteng," ujar Fahrizal.

Dia menegaskan dengan adanya blue print tersebut maka ada panduan bagi perusahaan dalam menjalankan CSR untuk warga."Jika ada perusahaan tambang yang tidak melaksanakan CSR maka izin produksi tambang bisa dicabut, apalagi saat ini sudah ada blue print sebagai panduan program CSR tersebut," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalteng, HM Asera menyambut baik adanya pembuatan blue print tersebut,karena selama ini dia memantau masih ada perusahaan yang tidak menjalankan CSR, padahal itu diwajibkan kepada perusahaan yang berinvestasi di Kalteng."Jangan adalagi perusahaan yang membandel tidak melaksanakan kewajibannya," ujarnya. (banjarmasinpost.co.id /faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved