Opini Publik

Sengkarut Zonasi

Pemerintah seyogyanya mempersiapkan dengan matang seluruh instrumen yang dibutuhkan sebelum menjalankan kebijakan sistem zonasi saat PPDB.

Sengkarut Zonasi
Banjarmasinpost.co.id/Edi Nugroho
Ilustrasi - ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, menyidak penerimaan peserta didik baru (PPBD) online zonasi di SMPN 7 di Jalan Veteran, Selasa (3/7/18) pagi lalu. 

Oleh: Muh Fajaruddin Atsnan MPd
Dosen STKIP PGRI Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Maksud baik pemerintah, khususnya Kemendikbud dengan menerapkan (kembali) sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, nampaknya memang belum bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat.

Kisah seorang anak tamatan SD di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, yang nekat membakar semua piagam penghargaan miliknya, lantaran kecewa tidak bisa diterima di sekolah yang diidam-idamkan (Kompas TV), harusnya menjadi refleksi bagi pemerintah agar sesegera mungkin melakukan evaluasi untuk mengurangi dampak negatif yang muncul akibat penerapan sistem zonasi saat PPDB.

Perlu Evaluasi
Di satu sisi, implementasi sistem zonasi diyakini akan menghapus praktek kastanisasi sekolah serta menghapus dikotomi sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. Namun disisi lain, banyak hal luput dari amatan pemerintah, salah satunya bagaimana mengakomodir siswa yang beprestasi yang di masuk sekolah “tak favorit”, dengan program-program yang mampu memfasilitasi mereka agar prestasi yang sudah diraih tidak redup, gara-gara tidak bisa masuk sekolah yang diimpikan.

Sistem zonasi memang baik jika dilihat dari tujuan memeratakan akses layanan pendidikan, mendekatkan lingkungan sekolah dengan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi sekolah, hingga pemerataan distribusi “normal” siswa ke sekolah yang baru.

Tetapi, pemerintah seyogyanya mempersiapkan dengan matang seluruh instrumen yang dibutuhkan sebelum menjalankan kebijakan sistem zonasi saat PPDB. Sehingga tujuan mulia adanya sistem zonasi, jangan hanya menjadi sensasi kebijakan setengah matang pemerintah yang memantik kekisruhan di masyarakat dan menjadikan siswa (baru) sebagai korbannya, tetapi benar-benar bisa mewujudkan amanat UUD 1945, agar setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengeyam pendidikan yang layak.

Untuk mengurai sengkarut sistem zonasi, intinya adalah perlu evaluasi holistik secara menyeluruh, bukan evaluasi parsial, demi matangnya sistem tersebut, jika nantinya tetap diterapkan saat PPDB tahun-tahun berikutnya.

Pertama, sebelum sistem zonasi diterapkan, alangkah baiknya pemerintah memperhatikan kembali masalah standarisasi sekolah baik dari infrastrukturnya maupun pengajarnya (baca: guru). Apakah semua sekolah khususnya yang berada di pelosok, infrastruktur dan sarana prasaranananya sudah “selevel” dengan sekolah di perkotaan?

Bagaimana kabar sekolah-sekolah yang mau ambruk, yang tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar? Jangan sampai kebijakan yang dirancang sedemikian canggih, akan mengabaikan kebutuhan dasar sekolah seperti penyediaan ruang belajar yang nyaman dan memadai dan ketersediaan buku bacaan.

Kemudian juga masalah pemerataan guru-guru potensial yang memiliki kompetensi profesional seorang guru, apakah siap untuk ditempatkan di sekolah yang belum tergali potensinya dan masuk daerah 3T? Perlu pelatihan dan pendekatan yang tepat untuk mendistribusikan guru-guru profesional ke sekolah-sekolah pelosok demi terciptanya pemerataan pendidikan yang berkualitas.

Halaman
123
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved