Berita HST

Anggota Legislatif HST Belum Dapat Ditetapkan, KPU HST Tunggu Putusan MK

Alhasil, daftar nama yang masuk sebagai anggota legislatif Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2019-2024 pun belum bisa diumumkan.

Anggota Legislatif HST Belum Dapat Ditetapkan, KPU HST Tunggu Putusan MK
Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi
Ketua KPU HST Johansyah_wm 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Kasus laporan DPD PKS Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pantia Pemilihan Kecamatan Haruyan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ternyata berbuntut panjang.

Setelah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabuapaten Hulu Sungai Tengah pada Rabu (22/5/2019) lalu, jika Pantia Pemilihan Kecamatan Haruyan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah melanggar administrasi pada proses penghitungan suara, kini kasusnya sudah masuk ke MK.

Alhasil, daftar nama yang masuk sebagai anggota legislatif Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2019-2024 pun belum bisa diumumkan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Johransyah, membeberkan jika saat ini kasus laporan DPD PKS Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih berproses di MK.

Baca: KPU HSS Belum Bisa Gelar Penetapan Caleg Pilih, 70 Persen Anggota DPRD 2019-2024 Masih Wajah Lama

Bahkan, bebernya, pihaknya saat ini masih berada di Jakarta untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Karena ada masalah laporan PKS di Dapil 2 daerah pemilihan Haruyan dan Labuan Amas Utara, kami belum bisa mengumumkan siapa yang bakal melenggang ke DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah," katanya, Minggu (7/7/2019).

Meski demikian, ia memastikan nama yang lolos pada pemilihan umum April lalu hanya setengahnya saja. Artinya, setengahnya merupakan wajah baru.

"Kalau incumbent sekitar 50 persen," bebernya.

Sekadar diketahui, sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyatakan terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Haruyan melanggar administrasi karena tidak mencatat kejadian khusus di form DA2.

Baca: KPU Belum Terima Putusan MK, Setwan Jadwalkan Pelantikan Dewan Tapin Awal Agustus

Kemudian putusan lainnya yakni, menyatakan terlapor 2 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah melanggar administrasi karena tidak menunda penandatanganan rekapitulasi atas permintaan Badan Pengawas Pemilu untuk melaksanakan sidang administrasi cepat.

Meski dinyatakan ada pelanggaran, namun sanski yang diterima Pantia Pemilihan Kecamatan Haruyan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya teguran tertulis. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved