Berita Regional

Atasi Maraknya Nikah Siri, Aceh Bakal Legalkan Poligami

Rencana untuk melegalkan poligami ini tertuang dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga yang sedang digodok oleh Komisi VII DPRA.

Atasi Maraknya Nikah Siri, Aceh Bakal Legalkan Poligami
net
ilustrasi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANDA ACEH - Mengatasi nikah siri yang sering berlangsung, Pemerintah Aceh bakal melegalkan poligami atau pernikahan lebih dari satu istri.

Rencana untuk melegalkan poligami ini tertuang dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga yang sedang digodok oleh Komisi VII DPR Aceh.

Rancangan tersebut direncanakan akan disahkan menjadi qanun pada September nanti, menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR Aceh periode 2014-2019.

Saat ini, pihak Komisi VII sedang melakukan proses konsultasi draf rancangan qanun tersebut ke Jakarta, yakni ke Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

“Draf qanunnya sedang kita konsultasikan dan saat ini saya juga sedang berada di Jakarta untuk keperluan itu,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPRA, Musannif, kepada Serambi, Jumat (5/7) siang.

Baca: Nasib Baiq Nuril Ditangan Presiden Jokowi, PK Ditolak MA

Baca: Berkat Membaca, Warret Buffet Jadi Orang Terkaya, Ini 9 Buku Investasi yang Direkomendasikan

Baca: Hadiri Peringatan Hari Pattimura ke-202 di Mahligai Banjarmasin, Gubernur Maluku Nyanyikan Lagu Ini

Baca: 14 Warga Afghanistan Tewas Akibat Serangan Mortir di Pasar

Rancangan Qanun Hukum Keluarga ini, menurut Musannif, merupakan usulan pihak eksekutif (Pemerintah Aceh). DPRA lantas mempelajari draf yang diajukan itu dan menilai bahwa aturan yang terdapat di dalamnya bisa dijalankan di Aceh sebagai daerah yang bersyariat Islam.

Ketentuan yang diatur di dalam draf qanun ini, antara lain, menyangkut perkawinan, perceraian, harta warisan, dan poligami.

Musannif menyebutkan, di dalam ketentuan poligami itu ada diatur tentang syarat-syarat poligami, salah satunya harus ada surat izin yang dikeluarkan oleh hakim Mahmakah Syar’iyah.

“Dalam hukum Islam, izin ini sebenarnya tidak diperlukan. Tetapi dalam syarat administrasi negara, kita mau itu harus ada sehingga tidak semua orang bisa melakukan poligami,” terangnya.

Syarat-syarat lainnya yang juga diatur adalah kemampuan secara ekonomi serta sehat jasmani dan rohani. Ketentuan jumlah istri juga disesuaikan dengan hukum Islam, yakni dibatasi sampai empat orang, dan jika menginginkan lebih dari itu, maka salah satunya harus diceraikan.

Halaman
1234
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved