Berita Regional

Atasi Maraknya Nikah Siri, Aceh Bakal Legalkan Poligami

Rencana untuk melegalkan poligami ini tertuang dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga yang sedang digodok oleh Komisi VII DPRA.

Atasi Maraknya Nikah Siri, Aceh Bakal Legalkan Poligami
net
ilustrasi 

“Dalam hukum Islam, laki-laki dibolehkan menikahi perempuan sampai empat orang. Cuma terkadang laki-laki ini kan berpikir hanya pada frase ‘dibolehkan sampai empat’, sedangkan ayat sesudahnya ‘yang berkeadilan’ nggak dipikirkan. Nah, berkeadilan itu yang paling penting yang kita mau tuju, jangan waktu dia mau ambil fasilitas, kewajibannya nggak dijalankan,” pungkas Musannif.

Berkeadilan inilah yang juga melandasi perlunya dibuat aturan yang melegalkan poligami. Sebab, selama ini, diatur atau tidak, poligami marak terjadi di Aceh, hanya saja dilakukan melalui nikah siri atau pernikahan di bawah tangan. Akibatnya, kaum perempuan mendapat ketidakadilan dan tidak terlindungi hak-haknya sebagai istri atau ibu dari anak yang lahir dalam pernikahan siri.

“Jadi, Qanun Hukum Keluarga ini hadir untuk melindungi kaum perempuan. Ada hak kaum perempuan dan anak-anak yang tak bisa diabaikan. Selama ini, kalau kawin siri yang laki-laki saja yang enak, sedangkan yang perempuannya nggak enak. Nah, ini yang terjadi,” ujar Musannif.

Secara pribadi, Musannif juga setuju jika poligami dilegalkan di Aceh.

“Daripada menghindari poligami, antipoligami, tetapi yang terjadi di lapangan justru poligami secara siri,” cetus politikus PPP ini.

MUSANNIF, Wakil Ketua Komisi VII DPRA
MUSANNIF, Wakil Ketua Komisi VII DPRA (Istimewa)

Pihaknya menyadari bakal banyak sorotan terkait dilegalkannya aturan tentang poligami tersebut di Aceh, terutama dari LSM-LSM yang concern pada isu-isu gender. Oleh karena itu, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang dijadwalkan pada Agustus nanti, pihaknya juga turut mengundang LSM-LSM tersebut.

“Kita akan undang mereka, kita mau dengar, dari sisi gender itu apa yang menyebabkan mereka tidak setuju dengan poligami?” tegas Musannif.

Saat ini proses pembahasan terhadap Rancangan Qanun Hukum Keluarga sudah hampir rampung dan sudah sampai pada tahap konsultasi di Kemenag dan Kemen PPPA.

Dari Kemenag, kata Musannif, tidak ada hal yang dipermasalahkan asal sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah lama disusun.

“Hanya saja saat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menerima kami kebetulan nonmuslim. Jadi, dia mempersoalkan poligami. Sebagi, nonmuslim tidak mengenal konsep poligami, hanya kenal monogami. Berikutnya, mengenai syarat menikah harus bebas narkoba dan harus ada surat kesehatan, itu juga dipersoalkan karena melanggar HAM,” ujar Musannif.

Halaman
1234
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved