Berita Tapin

KPU Belum Terima Putusan MK, Setwan Jadwalkan Pelantikan Dewan Tapin Awal Agustus

KPU Kabupaten Tapin belum menerima salinan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai dasar menetapkan anggota legislatif terpilih pada 2019-2023.

KPU Belum Terima Putusan MK, Setwan Jadwalkan Pelantikan Dewan Tapin Awal Agustus
Banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid
Ketua KPU Kabupaten Tapin, Hj Henny Hendriyanti 

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapin belum menerima salinan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai dasar menetapkan anggota legislatif terpilih pada 2019-2023.

Itu dikatakan Ketua KPU Kabupaten Tapin, Hj Henny Hendriyanti dikonfirmasi reporter Banjarmasinpost.co.id terkait hasil putusan MK, Minggu (7/7/2019).

Henny mengaku awalnya memang menjadwalkan pertemuan dengan peserta partai politik peserta Pemilu 2019 pada Kamis (4/7/2019) untuk menyampaikan hasil penetapan.

Namun, pertemuan itu agenda penyampaikan penetapan calon legislatif terpilih urung disampaikan karena putusan MK tentang tidak adanya perselisihan hasil suara Pemilu belum diterbitkan.

"Jadinya pertemuan kemarin itu hanya silaturrahmi dan menyampaikan sistem perhitungan perolehan kursi bagi calon legislatif peserta pemilu 2019 saja," katanya.

Henny mengaku belakangan ini surat dari KPU RI menegaskan penyampaian penetapan calon legislatif terpilih lima hari setelah surat putusan MK diterima KPU Kabupaten Tapin.

Baca: KPU HSS Belum Bisa Gelar Penetapan Caleg Pilih, 70 Persen Anggota DPRD 2019-2024 Masih Wajah Lama

"Kalau sebelumnya tiga hari sudah boleh KPU daerah menyampaikan penetapan. Ini lima hari lagi dan mungkin ada lagi regulasi baru dari KPU RI. Makanya saya tidak berani menyebutkan nama-nama calon legislatif terpilih. Kita tunggu saja putusan MK," ujarnya.

Ditanya apakah putusan MK itu karena dampak sengketa perselisihan hasil suara Pemilu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kota Banjarmasin yang sedang bersidang MK.

"Tidak ada pengaruhnya sengketa PHPU di Kabupaten HST dan Kota Banjarmasin. Kabupaten Tapin memang tidak ada sengketa PHPU sama dengan daerah lainnya belum ada putusan MK untuk penetapan calon legislatif terpilih," katanya.

Sementara itu, Kabag Hukum dan Persidangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin, Kamaruddin mengaku belum menerima salinan penetapan calon legislatif terpilih dari KPU Kabupaten Tapin.

"Alasan KPU Kabupaten Tapin belum menetapkan calon legislatif terpilih menunggu putusan MK. Kita juga menunggu sambil menyiapkan pelaksanaan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Tapin yang terpilih," katanya.

Baca: KPU Banjarbaru Usulkan Rp 20,6 Miliar untuk Pilwali Banjarbaru 2020, Sekda Sebut Belum Dirapatkan

Kamaruddin mengaku persiapan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Tapin sudah dilaksanakan pihaknya sambil menunggu penetapan KPU Kabupaten Tapin agar tidak tergesa-gesa mengingat masa bakti anggota DPRD Kabupaten Tapin yang ada saat ini, akan berakhir pada 5 Agustus 2019.

"Rencananya 5 Agustus 2019 ini, pelantikan sekaligus pembacaan surat pemberhentian dan pembacaan surat pengangkatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Tapin. Ada 12 anggota DPRD Kabupaten Tapin wajah baru dari 25 anggota DPRD di Kabupaten Tapin," katanya. (banjarmasinpost.co.id/ mukhtar wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved