Berita HSS

KPU HSS Belum Bisa Gelar Penetapan Caleg Pilih, 70 % Anggota DPRD 2019-2024 Didominasi Wajah Baru

Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nida Guslaili Rahmadina menyatakan, belum bisa menentukan jadwal penetapan perolehan kursi dan calon terpilih

KPU HSS Belum Bisa Gelar Penetapan Caleg Pilih, 70 % Anggota DPRD 2019-2024 Didominasi Wajah Baru
banjarmasinpost.co.id/hanani
Anggota DPRD HSS saat rapat paripurna beberapa waktu lalu 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nida Guslaili Rahmadina menyatakan, belum bisa menentukan jadwal penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD HSS periode 2019-2024.

Alasannya, KPU RI masih menunggu informasi resmi terkait surat keputusan (SK) Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) Mahmakah Konstitusi (MK) dari kepaniteraan MK.

Nida menjelaskan, sesuai jadwal ditetapkan KPU Kabupaten HSS, Kamis 4 Juli 2019 mestinya diselenggarakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten HSS hasil Pemilu 2019.

Namun jadwal tersebut harus dibatalkan karena KPU HSS belum menerima informasi secara resmi dari Kepaniteraan MK.

“Jadi ditunda dengan waktu yang belum bisa dipastikan,” katanya dikonfirmasi banjarmasinpost.co.id, Minggu (7/7/2019).

Diungkapkan, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal Pemilu 2019, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tanpa perselisihan hasil Pemilu tingkat kabupaten/kota dilaksanakan paling lama tiga hari setelah MK mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam BRBK.

Baca: Daftar Penyebab Kanker Paru-paru, Penyakit Diidap Sutopo Purwo, Sama Kanker Darah Ani Yudhoyono?

Baca: Kepanikan Gisella Anastasia Saat Ditanya Tidur Bareng Wijaya Saputra oleh Hotman Paris, Sebut Mama

Baca: Komplain Maia Estianty pada Tuhan Terkait Ahmad Dhani Diungkap ke Tata Janeeta, Tapi Sekarang?

Baca: Ayah Vanessa Angel Sebut Dibui 5 Bulan Tak Buat Jera Putrinya, Amarah Doddy Sudrajat

Pada tahapan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu Tahun 2019, pencatatan permohonan pemohon dalam BRPK oleh MK dilaksanakan 1 Juli 2019.

Atau tiga hari setelahnya KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka.

“Rabu 3 Juli 2019 kami menerima surat KPU RI perihal penetapan perolehan kursi dan calon terpilih hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota 2019, dilaksanakan pasca pencatatan Nomor Register Perkara pada BRPK PHPU di MK”, kata Nida.

Surat tersebut, jelas Nida, di antaranya menyatakan MK akan memberikan informasi resmi kepada KPU RI, setelah MK melakukan pencatatan perkara dalam BRPK.

Halaman
1234
Penulis: Hanani
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved