B Focus Urban Life

Anggota Dewan Banjar Ingatkan Jika PD PBB Tak Mampu, Kembalikan Pengelolaan Pasar ke Pemerintah

TERBENGKALAINYA sejumlah pasar yang dibangun Pemkab Banjar menjadi atensi kalangan wakil rakyat di Bumi Barakat.

Anggota Dewan Banjar Ingatkan Jika PD PBB Tak Mampu, Kembalikan Pengelolaan Pasar ke Pemerintah
BPost Cetak
B Focus edisi cetak Senin (8/7/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - TERBENGKALAINYA sejumlah pasar yang dibangun Pemkab Banjar menjadi atensi kalangan wakil rakyat di Bumi Barakat.

Mereka minta adanya upaya yang lebih all out untuk memfungsikan fasilitas umum tersebut.

Mereka menyebut Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batiah (PD PBB) memegang peranan penting untuk mengatasi terbengkalainya sejumlah pasar itu.

Pasalnya, perusahaan milik Pemkab Banjar ini telah diberi kewenangan penuh mengelola pasar yang ada di Kabupaten Banjar.

"Itu menjadi pekerjaan rumah PD PBB. Itu tantangan bagi mereka untuk membuktikan kemampuannya mengelola pasar sevlcara memadai. Termasuk bagaimana caranya agar sejumlah pasar yang mangkrak bisa diaktifkan," ucap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Banjar H Kbairuddin, Sabtu (6/7).

Baca: PPS Sekumpul Kosong, PD PBB Akan Layangkan Surat ke Pengguna Toko, Begini Isinya

Baca: Pengakuan Ayu Ting Ting Wajahnya Tanpa Make Up Malah Jadi Sorotan, Teman Ivan Gunawan Posting Ini

Baca: Kejadian Aneh di Liang Lahat Sutopo Purwo Nugroho BNPB Diungkap Penggali Kubur, Ciri Orang Baik?

Baca: Bandingkan Mahar Pernikahan Syahrini dengan Nia Ramadhani Hingga Fairuz A Rafiq, Bedanya Mencolok!

Ia mengatakan banyak langkah yang bisa ditempuh manajemen PD PBB guna mengaktifkan pasar-pasar yang terbengkalai.

Misalnya, apakah melalui keringanan menempati los/toko/kios/bak atau melalui pembenahan dan pelengkapan sarana prasarana.

Ia mengatakan bangunan pasar dibangun pemerintah untuk memfasilitasi kalangan pedagang dan demi kenyamanan masyarakat berbelanja di pasar.

Karena itu jika ada pedagang yang dapat tempat namun tak aktif berjualan, maka hak guna pakai tempat usaha harus dicabut dan dilimpahkan kepada pedagang lain yang aktif.

Pasalnya selama ini ditengarai ada sejumlah pemegang hak tempat usaha di lingkungan pasar yang dibangun pemerintah daerah namun tak pernah beraktivitas (berdagang).

Bahkan kabarnya ada yang memindahtangankan kepada pedagang lain.

Persoalan-persoalan tersebut menjadi tugas PD PBB untuk menuntaskannya melalui cara terbaik.

"Perlu diingat, PD PBB itu dibentuk untuk mengelola pasar. Jika tak mampu, kembalikan pengelolaan pasar ke pemerintah daerah," tandas Kharuddin.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved