Berita Banjarmasin

Aturan PPDB Menuai Protes dari Orangtua Siswa, Dewan Kalsel Tak Miliki Wewenang Intervensi

Keistimewaan siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru khususnya tingkat SMA dan SMK di Kalimantan Selatan

Aturan PPDB Menuai Protes dari Orangtua Siswa, Dewan Kalsel Tak Miliki Wewenang Intervensi
Ketua Komisi III DPRD Kalsel Yazidie Fauzi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Keistimewaan siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru khususnya tingkat SMA dan SMK di Kalimantan Selatan (Kalsel) sempat mendapat protes dari beberapa orangtua siswa.

Pasalnya, siswa pemegang KIP walaupun mengikuti mekanisme PPDB Online seperti siswa peserta PPDB lainnya, namun tak melewati seleksi nilai maupun zonasi.

Siswa pemegang KIP yang mendaftar otomatis oleh sistem diprioritaskan sehingga me buat kecewa sebagian orangtua siswa yang anaknya tak lolos seleksi PPDB Online padahal miliki rata-rata nilai ujian nasional lebih tinggi.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Yazidie Fauzi nyatakan pihaknya tak bisa berbuat banyak terkait kekecewaan sebagian orangtua murid tersebut.

Baca: Ingat Keinginan Syahrini Berhijab? Sebelum Nikahi Reino Barack Pernah Curhat ke Ustadz Abdul Somad

Baca: Keanehan Saat Peti Jenazah Sutopo Purwo Nugroho Diangkat Diungkap Petugas BNPB, Gak Nyangka!

Baca: Foto Ini Ingatkan Maia Estianty pada Mulan Jameela Eks Duet yang Jadi Istri Ahmad Dhani

Baca: Sosok Ismail Fajri Alatas yang Bertunangan dengan Tsamara Amany Alatas, Profesor Kajian Islam

Pasalnya menurut Yazidie aturan terkait PPDB yaitu Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 merupakan aturan Pemerintah Pusat dan pihaknya tak berwenang mengintervensi aturan tersebut.

"Kalau berupa Perda, Pergub atau Perkada kami masih bisa lakukan upaya intervensi untuk dilakukan revisi. Tapi kalau aturan pusat kami tidak bisa," kata Yazidie.

Tugas DPRD Provinsi Kalsel Khususnya Komisi IV dalam hal ini menurutnya hanya sebatas memastikan Pemerintah Daerah khususnya sekolah-sekolah SMA dan SMK Negeri penyelenggara PPDB untuk melaksanakan PPDB sesuai dengan aturan.

"Jalan keluarnya artinya masuk ke sekolah swasta," kata Yazidie.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved