KalselPedia

KalselPedia - Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Dulu Kerapatan Qadhi, Januari 2018 ke Banjarbaru

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan, adalah sebuah lembaga Peradilan di lingkungan Peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi

KalselPedia - Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Dulu Kerapatan Qadhi, Januari 2018 ke Banjarbaru
banjarmasinpost.co.id/nurholis huda
Kantor Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin di Kompleks Perkantoran di Banjarbaru (Lis). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan, adalah sebuah lembaga Peradilan di lingkungan Peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pendlgadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkasa yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding.

Selain itu Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenangan untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya.

Pada pada Januari 2018, Kantor Pengadilan Agama Tinggi Banjarmasi ini pindah di Jalan Bina Praja Timur, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kecempaka Cempaka - Banjarbaru.

Sebelumnya, kantor Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ini berlokasi di jalan Gatot Subroto No. 8 Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin.

Pada 2019 ini Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ini diketuai oleh Drs. H. Sarif Usman, S. H., M. H.

Dari sejarahnya

Dengan mengutip beberapa pendapat Zaini Ahmad Noeh mengemukakan teori pembentukan lembaga peradilan Islam, Qadla dapat dilakukan dalam tiga bentuk.

Bentuk pertama: Peradilan harus dilakukan atas dasar pelimpahan wewenang atau ”tauliyah” dari Imam. Imam adalah Kepala Negara yang disebut pula dengan ”waliyul-amri”.

Dalam pada itu sekiranya seorang penguasa, yang di dalam istilah Fiqh disebut ”dzu syaukah”, dan sekalipun sultan yang kapir mengangkat seorang hakim yang kurang memenuhi persyaratan, keputusan hakim yang demikian itu harus dianggap berlaku sah, demi untuk tidak mengabaikan kemaslahatan umum.

Bentuk kedua: Bila di suatu tempat tidak ada Penguasa atau Imam, pelaksanaan peradilan dilakukan atas dasar penyerahan wewenang, yakni Tuliyah dari ”ahlul Halli wal-’aqdi”, yaitu para tetua dan sesepuh masyarakat seperti ninik-mamak di Sumatera Barat, secara kesepakatan. Arti harfiyah dari istilah ini, adalah ”orang-orang yang berwenang untuk melepas dan mengikat”.

Halaman
1234
Penulis: Nurholis Huda
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved