Berita Banjarmasin

Ortu Siswa Pemegang KIP Pakai Data Palsu Demi Diterima PPDB 2019 Bisa Berurusan dengan Hukum

Bisa masuk adi peserta didik baru dalam PPDB Online 2019 menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ternyata miliki konsekuensi.

Ortu Siswa Pemegang KIP Pakai Data Palsu Demi Diterima PPDB 2019 Bisa Berurusan dengan Hukum
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Suasana Pengumuman Hasil PPDB Online 2019 di SMAN 5 Banjarmasin. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN -  Walaupun Kartu Indonesia Pintar (KIP) punya keistimewaan karena calon peserta didi  tak diseleksi dengan sistem zonasi maupun pemeringkatan rata-rata nilai UN di PPDB Online 2019, penggunaan KIP ternyata miliki konsekuensi.

Jika diterima pada PPDB Online menggunakan KIP namun terbukti bahwa sebenarnya tak berhak dan terkualifikasi sebagai pemegang KIP, orang tua siswa bisa berurusan dengan hukum.

Dijelaskan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Yazidie Fauzi, setiap orang tua yang anaknya diterima pada seleksi PPDB menggunakan KIP wajib menyerahkan surat pernyataan.

Surat pernyataan yang dimaksud berisi pernyataan tanggung jawab jika dikemudian hari terbukti bahwa siswa yang diterima PPDB Online menggunakan KIP ternyata tidak berhak, maka si orang tua wajib mengganti biaya pendidikan sang anak.

"Artinya, padahal mampu tapi menyatakan tidak mampu dan akhirnya mendapatkan KIP itu yang siap-siap," kata Yazidie.

Hal ini menurutnya juga merupakan aturan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 terkait PPDB.

Yazidie nyatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel untuk tekankan hal ini kepada Kepala-Kepala Sekolah penyelenggara PPDB Online di Kalsel.

"Kami minta ini dilaksanakan benar-benar oleh Kepala Sekolah," kata Yazidie.

Sedangkan sebelumnya Yazidie nyatakan pihaknya tak bisa berbuat banyak terkait kekecewaan sebagian orang tua murid yang memprotes keistimewaan siswa Pemegang KIP,

Pasalnya menurut Yazidie, aturan terkait PPDB yaitu Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 merupakan aturan Pemerintah Pusat dan pihaknya tak berwenang mengintervensi aturan tersebut.

"Kalau berupa Perda, Pergub atau Perkada kami masih bisa lakukan upaya intervensi untuk dilakukan revisi. Tapi kalau aturan pusat kami tidak bisa," kata Yazidie.

Tugas DPRD Provinsi Kalsel Khususnya Komisi IV dalam hal ini menurutnya hanya sebatas memastikan Pemerintah Daerah khususnya sekolah-sekolah SMA dan SMK Negeri penyelenggara PPDB untuk melaksanakan PPDB sesuai dengan aturan.

"Jalan keluarnya artinya masuk ke sekolah swasta," kata Yazidie. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved