Berita Banjarmasin

KPU Kalsel: Caleg Terpilih Tersangkut Kasus Hukum Terancam Tak Dilantik

Tersangkut masalah hukum, seorang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu berinisial HF bisa saja tak jadi dilantik

KPU Kalsel: Caleg Terpilih Tersangkut Kasus Hukum Terancam Tak Dilantik
banjarmasinpost.co.id/acm
Sarmuji, Ketua KPU Provinsi Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tersangkut masalah hukum, seorang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu berinisial HF bisa saja tak jadi dilantik.

Sebelumnya HF dimejahijaukan terkait dugaan pemukulan melibatkan rekannya sesama Politisi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Bulan April 2019 lalu.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Sarmuji, jika kepastian hukum terhadap Caleg bersangkutan sudah mengikat dan terbukti bersalah, maka dipastikan HF tak bisa dilantik.

Pasalnya, jika terbukti melakukan tindak pidana, maka Caleg tersebut tak memenuhi syarat untuk dilantik sesuai peraturan yang berlaku.

"Apabila dia dijatuhi hukuman pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, dia tidak memenuhi syarat sebagai calon. Nah, kita tinggal lihat, apakah putusan kepada HF itu sudah inkrah atau belum," kata Sarmuji.

Baca: Ani Yudhoyono Temui Sejumlah Keluarga SBY via Mimpi, Cek Arti Mimpi Jumpa Orang Sudah Meninggal

Baca: Fakta- fakta Anak Kembar Ratna Galih, dari Proses Bayi Tabung hingga Tegang dan Panik

Baca: Jumlah Harta Kriss Hatta yang Ludes Gara-gara Kasus Mellibatkan Hilda Vitria dan Billy Syahputra

Baca: Beda Perlakuan Ashanty dan Krisdayanti Saat Ultah Aurel, Putri Anang Hermansyah Sempat Nangis

Jika Pengadilan menetapkan terbukti bersalah dan inkrah, secara otomatis menurut Sarmuji Pengganti Antar Waktu (PAW) urutan kedua dari PKB pada Pemilu 2019 yang akan menggantikan posisi HF sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu terpilih.

Namun sebaliknya, jika pada waktu pelantikan yang seharusnya dilaksanakan usai habisnya masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu 2014-2019 pada Bulan September belum ada keputusan inkrah, maka pelantikan terhadap HF akan tetap dilakukan.

Termasuk jika yang bersangkutan mengajukan banding atas putusan Pengadilan yang artinya belum berketetapan hukum, KPU juga masih akan melanjutkan pelantikan.

“Kalau putusan belum inkrah, ya jalan terus. Tapi kalau sudah inkrah, yang bersangkutan tidak memenuhi syarat,” kata Sarmuji. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved