Berita HST

Sidang Perdana Laporan DPD PKS Soal Pelanggaran Administrasi KPU HST dan PPK Haruyun Digelar Jumat

Sidang ini merupakan buntut dari penetapan dari Bawaslu HST jika PPK Haruyan dan KPU HST melanggar administrasi pada proses perhitungan suara.

Sidang Perdana Laporan DPD PKS Soal Pelanggaran Administrasi KPU HST dan PPK Haruyun Digelar Jumat
PKS Barabai
Faqih Jarjani, mantan Wakil Bupati HST_wm 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Sidang perdana di Mahkamah Konstitusi atas aduan DPD PKS Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) soal pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Haruyan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) HST, rencananya akan dimulai pada Jumat (10/7/2019) di Jakarta.

Sidang ini merupakan buntut dari penetapan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) HST jika PPK Haruyan dan KPU HST melanggar administrasi pada proses penghitungan suara.

Politikus PKS Hulu Sungai Tengah, Fakih Jarjani, membenarkan jika laporan ini terkait pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan PPK Haruyan.

Ia berharap sidang dan putusan akan berjalan dengan cepat.

Fakih, sendiri tak merinci putusan seperti apa yang diinginkan DPD PKS Hulu Sungai Tengah. Apakah penghitungan suara ulang atau yang lainnya.

Baca: PPPK Khusus HST Diisi Tenaga Fungsional, BKSDM Inginkan Tenaga Administrasi dan Informatika Terpisah

Baca: DPD PDI-P Kalsel akan Terbuka Jika DPC dan PAC Usulkan Calon Kepala Daerah Potensial di Pilkada 2020

Baca: 35 Tenaga Fungsional Pemkab HST Dilantik di Barabai, Ini Harapan Ahmad Tamzil

Menurutnya, masalah ini sudah diserahkan ke Tim Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS. Sehingga, masalah teknis persidangan diserahkan sepenuhnya ke tim hukum.

"Kami hanya menyiapkan berkas-berkas dan para saksi sebagai alat dukung untuk mereka," katanya.

Tak cukup hanya melaporkan kejadian ini ke MK, pihaknya juga berencana akan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Insya Allah akan kami laporkan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Johransyah, juga membeberkan jika saat ini kasus laporan DPD PKS Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih berproses di MK.

Karena kasus ini, pihaknya juga belum bisa mengumumkan nama yang bakal melenggang ke DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved