Berita HSS

Pendapatan HSS 2020 Diproyeksi Naik 9,85 Persen, Ini Upaya yang Dilakukan Pemkab HSS

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memproyeksikan, pendapatan daerah Kabupaten HSS pada tahun anggaran 2020 meningkat sebesar 9,85 persen

Pendapatan HSS 2020 Diproyeksi Naik 9,85 Persen, Ini Upaya yang Dilakukan Pemkab HSS
banjarmasinpost.co.id/hanani
Rapat Paripurna DPRD Hulu Sungai Selatan beberapa waktu lalu. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memproyeksikan, pendapatan daerah Kabupaten HSS pada tahun anggaran 2020 meningkat sebesar 9,85 persen.

Pertumbuhan pendapatan terbesar diproyeksikan pada jenis lain-lain pendapatan daerah, pendapatan daerah yang sah, serta dana perimbangan. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah, diproyeksikan turun sebesar 3,26 persen.

 Perubahan kondisi keuangan pada ABPD murni HSS tersebut diungkapkan Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, saat menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) HSS  TA  2020 di hadapan sejumlah anggota DPRD HSS  pada Rapat Paripurna DPRD setempat Selasa 9 Juli 2019. 

 Disebutkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah  diproyeksi mengalami pertumbuhan pendapatan terbesar, yaitu 23,45 persen serta  dana perimbangan  9,52 persen. 

Baca: Dukung Kalteng Bebas Kabut Asap 2019, Kapuas Intensifkan Upaya Pencegahan Dini Karhutla

Baca: Dibantu 2600 Listrik Tenaga Surya, Masyarakat Pelosok di Kotabaru Bakal Nikmati Listrik

Baca: as Pebalap Indonesia Robby Sakera Dibobol Maling di Bandara, Terpaksa Lomba Pakai Wearpack Lama

Baca: Terbongkar Lagi! Kebohongan Istri Galih, Barbie Kumalasari Soal Toko Berlian Diungkap Pemilik Toko

Sedangkan untuk mencapai  target kinerja pendapatan daerah yang diproyeksi menurun, dilakukan sejumlah strategi. Di antaranya, optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara selektif.

 Namun, kata Wabup, optimalisasi tersebut tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, penyesuaian dana perimbangan dari Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,  sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Langkah lainnya, peningkatan dana penyesuaian dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat.

 “Seperti dana untuk desa dan dana untuk kelurahan. Juga peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka peningkatan peran serta dan mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Selanjutnya optimalisasi kinerja penerimaan dari masing-masing SKPD penghasil PAD,”paparnya.

 Adapun kebijakan Belanja Daerah 2020, Wabup menyebut, pengelolaan belanja daerah menerapkan anggaran berbasis kinerja. Disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja dan berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Prinsipnya, agenda pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan provinsi.

 “Upaya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi program serta kegiatan dengan pemerintah turut menjadi perhatian dalam menyusun prioritas belanja daerah. Ini agar tidak terjadi tumpang tindih antara program dan kegiatan yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan APBN,”katanya.

Total perencanaan seluruh Belanja Daerah (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) pada TA 2020 direncanakan  Rp1.231.526.391.000.

Baca: Terjaring OTT KPK Bersama Anak Buah, Gubernur Kepri Nurdin Basirun Belum Dipecat dari Nasdem

Baca: Raih Dua Penghargaan dari MarkPlus Inc, Wahyu Indriyata Sampaikan Ini

Baca: Harga Cabai di Banjarmasin Capai Rp 80.000 Per Kg, Kenaikannya Dipicu Hal Ini

 Dibandingkan kemampuan Pendapatan Daerah, akan membentuk defisit anggaran sebesar Rp111.490.169.000.

Namun, defisit bakal ditutupi pembiayaan daerah yang bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2019, sehingga defisit anggaran setelah pembiayaan menjadi Nihil.

Sebelumnya, dijelaskan, total proyeksi penerimaan daerah sebesar Rp 1.276.450.391.000. Terdiri target pendapatan daerah TA 2020 Rp 1.159.960.222.000 dan target penerimaan pembiayaan daerah Rp 116.490.169.000. Target tersebut dihitung dengan memperhatikan tren penerimaan daerah pada tiga tahun sebelumnya. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved