Berita Banjarbaru

23 Perusahaan Tambang Menunggak Jamrek, BPK Catat Dana yang Harus Dibayar Rp 78 Miliar

Tunggakan dana Jaminan Reklamasi (Jamrek) dari perusahaan tambang di Kalsel sehingga menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2018

23 Perusahaan Tambang Menunggak Jamrek, BPK Catat Dana yang Harus Dibayar Rp 78 Miliar
kontan
Ilustrasi:tambang batu bara 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Tunggakan dana Jaminan Reklamasi (Jamrek) dari perusahaan tambang di Kalsel sehingga menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2018, di pelaporan 2019 menjadi perhatian serius dinas ESDM Kalsel.

Jumlah kurang bayar itu terus berkurang setelah diberi peringatan oleh Dinas ESDM. Setiap pemegang IUP OP yang belum melakukan kewajiban diberi waktu hingga akhir Juli mendatang.

Terbaru sudah ada 20 perusahaan yang menyelesaikan kewajiban jamrek. Dana kurang bayar tersisa kurang lebih Rp78 miliar.

"Updatenya Sisa 32 perusahaan yang masih belum menyelesaikan kewajiban," kata Kepala DESDM Kalsel, Isharwanto, Jumat (12/7/2019).

Menurut pria yang akrab disapa Kelik ini, pihaknya akan terus melakukan penagihan terhadap pemegang IUP OP. Sebagaimana pernah dijelaskannya, jika tidak menyelesiakan kewajiban sampai akhir Juli maka tidak diberi pelayanan.

Baca: Jumlah Uang Krisdayanti yang Ludes demi Jadi DPR Dibongkar ke Najwa Shihab, Ibu Aurel Ungkap Ini

Baca: Ratusan Driver Online Bakal Demo di Perwakilan Gocar dan Grab Kalsel, Terungkap Ini Penyebabnya

Baca: Bayaran Vanessa Angel Pasca Bebas, Cewek Awalnya Dijerat Kasus Prostitusi Artis Bisa Beli Pulau?

"Kami serius menyelesaikan permasalahan ini," kata Kelik.

Kelik berujar yang akan menjadi masalah penagihan pemegang IUP OP di Balangan, sebab perusahaan belum melakukan aktivitas di lapangan karena sarana prasarana penunjang belum tersedia.

"Secara aturan kalau sudah IUP OP maka harus membuat jaminan reklamasi. Perusahaan di Balangan belum beroperasi tapi IUP nya sudah OP. Lah yang seperti ini gimana coba," kata dia.

Kabid Mineral dan Batubara DESDM Kalsel, A. Gunawan Harjito menyebut kepala teknik tambang (KTT) harus bisa menjelaskan kepada pemilik IUP terkait semua kewajiban.

Menurutnya, hal itu menjadi tanggung jawab KTT untuk menagih komitmen pihak pengusaha.

"Dalam perencanaan pastinya setiap kewajiban, apa-apa saja yang menjadi kewajiban pasti diketahui manajemen atau pengambil kebijakan, KTT bisa menekankan itu kepada pengusaha," ujar Gunawan.

Gunawan menyebut, saat ini pihaknya terus intens komunikasi dengan KTT untuk menyelesaikan kurang bayar jamrek.

"Jika melalui KTT mentok terus, maka nanti yang kami panggil pemilik perusahaannya," tegas Gunawan. (banjarmasinpost.co.id/lis)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved