Berita Banjarmasin

APBD Provinsi Kalsel Berpotensi Dapat Tambahan Sumber Pendapatan dari Sektor Ini

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berpotensi mendapatkan tambahan mata pendapatan dari sektor retribu

APBD Provinsi Kalsel Berpotensi Dapat Tambahan Sumber Pendapatan dari Sektor Ini
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Suasana Rapat Paripurna 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berpotensi mendapatkan tambahan mata pendapatan dari sektor retribusi.

Pasalnya Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalsel sedang menggodok Raperda Perubahan Retribusi Jasa Usaha.

Dijelaskan Anggota Pansus, Danu Ismadi Saderi, rencananya ada dua titik retribusi tambahan yang akan menyumbang pendapatan bagi APBD Kalsel yaitu dari Pelabuhan Perikanan Pantai.

Ada dua Pelabuhan Perikanan Pantai yang akan dimasukkan dalam daftar titik sumber pemungutan retribusi yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai yang berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.

"Untuk angka potensi memang belum secara rinci tapi mudah-mudahan bisa lancar," kata Danu.

Baca: Ridho Rhoma Masuk Penjara Lagi Terkait Kasus Narkoba, Diantar Rhoma Irama Jalani Sisa Hukuman

Baca: Sosialisasikan Zona Integritas, Polres Balangan dan Dua Instansi Ini Bagikan Bunga ke Pengendara

Baca: Hasil Akhir Semen Padang vs Arema FC Liga 1 2019 Jumat (12/7), Skor Akhir 1-0, Gol Dedik Bawa 3 Poin

Namun bukan tanpa masalah, ternyata upaya ini masih terganjal persoalan serah terima kewenangan atas kedua Pelabuhan Perikanan Pantai tersebut.

Pasalnya proses serah terima kewenangan dari Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi ternyata menurut Danu belum seluruhnya komplit.

"Ini masih jadi ganjalan apakah objek ini tetap bisa dimasukkan atau tidak nanti akan dibahas lagi di daerah," kata Danu.

Pihaknya sementara tak berani melanjutkan proses atas Raperda tersebut apalagi setelah persoalan itu sempat digaris bawahi pihak Kemendagri saat Pansus berkonsultasi ke Jakarta.

Selain terkait Pelabuhan Perikanan Pantai, hal terkait bentuk penerimaan Pemerintah pada Terminal milik Provinsi Kalsel juga masih akan dikaji ulang.

Lebih spesifik yaitu pada pengelolaan penerimaan kios-kios yang ada di Terminal Kilometer 17 Kabupaten Banjar.

Menurut Danu, pihak Kemendagri meminta Pemerintah Kalsel menentukan terlebih dahulu bagaimana konsep penerimaan dari titik tersebut, apakah menggunakan konsep sewa atau retribusi.

"Soal pendapatan dari kios-kios itu diserahkan ke Kalsel dan dipertimbangkan cara mana yang paling memberikan dampak positif untuk APBD," kata Danu.

Hal lainnya dalam Raperda tersebut menurut Danu hanya berupa perubahan dan penyesuaian tarif sesuai berbagai faktor biaya terkini. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved