Tajuk

Biaya Label Halal dan UMKM

Dihuni oleh mayoritas penduduk muslim sertifikat halal tentulah menjadi syarat utama sebuah produk bisa diterima masyarakat di Indonesia.

Biaya Label Halal dan UMKM
BPost Cetak
Ilustrasi 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dihuni oleh mayoritas penduduk muslim sertifikat halal tentulah menjadi syarat utama sebuah produk bisa diterima masyarakat di Indonesia. Karena itu, jangan heran produk makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan yang dihasilkan perusahaan besar dilengkapi dengan label halal pada produknya.

Namun, label halal ini masih belum semuanya berlaku bagi produk yang dihasilkan dari UMKM.

Amanat Undang Undang No 33/2014 tentang jaminan produk halal (JPH) sebenarnya telah mewajibkan setiap produk makanan, minuman, kosmetik dan consumer good lainnya wajib menjalani sertifikasi halal. Ketentuan ini akan berlaku mulai 17 Oktober 2019.

Kebijakan ini, sebenarnya bertujuan baik guna melindungi masyarakat muslim di negara ini dari makanan, minuman ataupun obat-obatan serta kosmetik yang tidak halal.

Di sisi lain, kebijakan ini juga menguntungkan bagi produsen penghasil sebuah produk. Karena masyarakat lebih percaya untuk mengkonsumsi atau menggunakan produksi yang sudah berlisensi halal.

Bagi pemilik perusahaan besar dengan permodalan yang kuat, mendapatkan sertifikat halal tentu bukanlah suatu yang sulit. Namun, bagi Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) tidak semuanya bisa memenuhi amanat Undang Undang tersebut.

Baca: Sopir Truk Keluhkan Pasokan BBM, Antre Solar Kena Tilang

Baca: Keluhkan Berobat Kejauhan, Warga Tarjun Minta Puskesmas

Baca: Sukses Rekrut Pemain Real Madrid Theo Hernandez, AC Milan Inginkan Dani Ceballos

Baca: Dua Kali Sudah di Bandara, Habib Rizieq Gagal Tinggalkan Arab Saudi, Ternyata Ini Penyebabnya

Tingginya biaya yang harus dikeluarkan guna mendapatkan sertifikat halal ini menjadi keluhan yang kerap disuarakan pelaku usaha.

Guna mendapatkan sertifikat halal seorang pelaku usaha untuk setiap produk memerlukan biaya hingga Rp 4 juta. Sedangkan, perpanjangan Rp 2 juta.

Biaya tinggi inilah yang menyebabkan produk yang dihasilkan UMKM masih banyak yang belum bersertifikat halal.

Sertifikat halal, sebenarnya sangat positif mendorong satu produk untuk bisa dipasarkan lebih luas dengan skala besar. Namun, ketika kewajiban ini diberlakukan maka justru akan mematikan banyak UMKM dengan permodalan minim.

Baca: Bisa Jadi Pembangkit Listrik Berjalan, Mitsubishi Outlander PHEV Asyik Diajak Kemping

Baca: 8 Tahun Berlalu, Norman Kamaru Beberkan Alasan Keluar dari Kepolisian

Di sinilah sebenarnya peran pemerintah membantu UMKM di daerahnya agar bisa mendapatkan sertifikat halal.

Perlu ada perlakuan berbeda bagi pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan sertifikat halal terhadap produknya.

Subsidi atau program khusus bagi UMKM bisa diberikan untuk mendapatkan label halal atas produk mereka. Sebab, majunya usaha UMKM tentu juga akan berimplikasi luas terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa ini. (*)

Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved