Berita Banjarmasin

Komisi IV Akan Prioritaskan Usulan Anggaran Dana Jika Pemprov Akan Bangun Sekolah Baru di Kalsel

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang tangani bidang pendidikan tak bisa berbuat banyak

Komisi IV Akan Prioritaskan Usulan Anggaran Dana Jika Pemprov Akan Bangun Sekolah Baru di Kalsel
banjarmasinpost.co.id/acm
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Haryanto 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang tangani bidang pendidikan tak bisa berbuat banyak untuk intervensi aturan terkait PPDB Online tingkat SMA dan SMK.

Pasalnya aturan terkait PPDB Online merupakan aturan baku yang diatur langsung oleh Pemerintah Pusat.

Karena itu, Dewan akan sangat mendukung jika ada cara lain yang dapat diusahakan daerah untuk atasi berbagai masalah yang timbul pada proses PPDB Online di Kalsel termasuk dengan alternatif pembangunan SMA baru.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Haryanto nyatakan pihaknya akan sangat mendukung jika Pemprov Kalsel melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) berencana membangun SMA baru khususnya di kawasan yang padat penduduk seperti Kota Banjarmasin.

Baca: Tinggalkan Pesbukers dan Posisinya Terancam di Brownis, Ayu Ting Ting Malah Lakukan Hal Ini

Baca: Hadiah Fantastis Ashanty & Anang Hermansyah Saat Ultah Aurel Hermansyah, Ada Verrell & Al Ghazali

Baca: Alasan Farhat Abbas Polisikan Hotman Paris, Provokasi Fairuz A Rafiq Soal Rey Utami & Pablo Benua?

Baca: Luna Maya Ditagih Undangan Pernikahan di Kampung Halaman Reino Barack, Ariel Noah, Faisal & RM BTS?

Menurut Haryanto, pihaknya akan mendukung dan bahkan memprioritaskan pengajuan anggaran dari Pemprov untuk mewujudkan rencana pembangunan sekolah baru tersebut.

"Kami akan sangat dukung dan prioritaskan kalau soal pemerataan pendidikan ini. Memang sejak 2017 lalu Pemprov baru membangun satu sekolah yaitu di Kabupaten Banjar," kata Politisi Fraksi PKS ini.

Pembangunan sekolah baru menurutnya menjadi alternatif yang baik sebagai upaya Pemerintah Daerah menyesuaikan keadaan di masing-masing daerah tanpa melanggar aturan yang ditetapkan.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved