Berita Banjarmasin

Mau Bangun Jembatan Darurat di Sungai Lulut? Urus Dulu 2 Rumah di Kabupaten Banjar Ini

Guna membuat jembatan darurat dalam rangka akan memperbaiki jembatan Sungai Lulut, pemerintah harus menyelesaikan pemcecasan lahan

Mau Bangun Jembatan Darurat di Sungai Lulut? Urus Dulu 2 Rumah di Kabupaten Banjar Ini
banjarmasinpost.co.id/nurholis huda
Lalu lintas di jembatan Sungai Lulut 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU -Guna membuat jembatan darurat dalam rangka akan memperbaiki jembatan Sungai Lulut, pemerintah harus menyelesaikan pemcecasan lahan. Terkhusus dua rumah yang berada di Kabupaten Banjar.

Sebab dua rumah itu akan dibongkar untuk dipakai jalur jembatan darurat.

Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Banjar, M Solhan memastikan pihaknya berusaha menyelesaikan penyediaan lahan dapat terselesaikan dengan cepat agar proses pekerkaan fisik bisa dilaksanakan.

"Paling tidak dua rumah dulu yang dibebaskan lebih awal, yakni milik H Halimah dan Budiansyah, dua aset ini harus didulukan karena terkena untuk pembangunan jembatan darurat, sisanya bisa diproses secara bertahap," kata dia.

Solhan mengatakan jika tak ada kendala Juli minggu kedua sudah bebas.

Baca: Daftar Makanan Pemicu Sakit Batu Ginjal Seperti Dialami Dorce Gamalama, Termasuk Ikan Asin?

Baca: Perbuatan Vanessa Angel & Rian di Kamar Jelang Terjerat Kasus Prostitusi Artis, 30 Menit Lakukan Ini

Baca: Jumlah Uang Krisdayanti yang Ludes demi Jadi DPR Dibongkar ke Najwa Shihab, Ibu Aurel Ungkap Ini

Adapun lahan yang dibebaskan berdasarkan kepemilikan bangunan yakni milik H Muhammad, Yusrianto, H Yusran dan H Adriansyah. Kemudian ada lagi dua bukti kepemilikan bangunan di atas tanah negara, yakni milik Hj Halimah berupa dua buah toko, dan H Budiansyah berupa dua tingkat toko yang juga dijadikan tempat tinggal.

Dana yang disediakan untuk pembebasan lahan tersebut Rp 1.500.000.000, namun direncanakan ada penambahan di APBD-P sesuai kekurangan yang dihitung oleh penilai.

Dinas PUPR Kabupaten Banjar lanjut Solhan bertugas hanya pada pengelolaan untuk memfasilitasi proses-proses tahapan pengadaan atau ganti rugi tanah atau bangunan sesuai ketentuan.

Sedangkan besaran ganti rugi, ditetapkan tim appraisal. "Ada 6 warga pemilik aset yang terkena pembebasan, dari beberapa kali pertemuan mereka bersedia dibebaskan," tegasnya.

Sementara Dinas PUPR Kalsel, Roy Rizali Anwar melalui Kabid Bina Marga, M Yasin Toyib, Jumat (12/7/2019) menjelaskan bahwa Pemprov sudah berusaha maksimal untuk dibangukannya jembatan itu, termasuk membebaskan aspek utilitas PLN dan PDAM.

Halaman
12
Penulis: Nurholis Huda
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved