Berita Regional

Siswi Ditolak Masuk SMP karena Terlalu 'Tua' 2 Bulan, KPPAD: Permendikbud Hilangkan Hak Dasar

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) angkat suara perihal kasus yang menimpa Mn (15)

Siswi Ditolak Masuk SMP karena Terlalu 'Tua' 2 Bulan, KPPAD: Permendikbud Hilangkan Hak Dasar
mangpor_2004
Ilustrasi anak belajar 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) angkat suara perihal kasus yang menimpa Mn (15), seorang remaja putri asal Kabupaten Karimun, Kepri.

Mn diketahui mendapat penolakan dari SMP Negeri dan swasta di daerahnya akibat pembatasan usia dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018.

Dalam aturan itu, usia masuk SMP Negeri maksimal 15 tahun per 1 Juli 2019. Sementara usia Mn hanya lebih 2 bulan dari ketentuan.

Padahal, Mn baru saja tamat Sekolah Dasar Negeri (SDN) tak jauh dari kediamannya di Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.

Akibatnya, Mn harus mengubur mimpinya untuk mengenyam pendidikan karena ditolak masuk SMP negeri dan swasta di Kabupaten Karimun.

Baca: Nasib Anak Rey Utami dan Pablo Benua Setelah Orangtuanya Jadi Tersangka Kasus Galih-Fairuz A Rafiq

Baca: STNK Mati 2 Tahun, Kendaraan Anda Langsung Jadi Barang Rongsokan, Ini Undang-undangnya

Baca: Nasib Anak Rey Utami dan Pablo Benua Setelah Orangtuanya Jadi Tersangka Kasus Galih-Fairuz A Rafiq

Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan setempat tidak bisa berbuat apa-apa, mereka beralasan hanya menjalankan aturan dari Kemendikbud tersebut.

Sebaliknya baik pihak sekolah maupun Disdik Karimun menyarankan Mn untuk mengambil program paket B tiga tahun lagi.

Komisioner KPPAD Provinsi Kepri, Ery Syahrial menyayangkan adanya aturan pembatasan usia anak bersekolah tersebut.

Ery menilai aturan Kemendikbud tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan layak.

"Usia 15 tahun hingga 17 tahun itu dikategorikan anak-anak, dan yang namanya anak-anak itu berhak memperoleh pendidikan yang layak. Aturan tersebut jelas menghilangkan hak dasar Mn untuk memperoleh pendidikan yang layak," kata Ery Syahrial melalui telepon, Jumat (12/7/2019).

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved