Tajuk

Gratifikasi Jerat Kepala Daerah Lagi

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun bersama lima orang lain yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi

Gratifikasi Jerat Kepala Daerah Lagi
BPost Cetak
Ilustrasi 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Operasi Tangkap Tangan atau yang biasa disebut OTT makin dikenal masyarakat luas. Bukan karena apa, tetapi karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa tahun terakhir kerap melakukan aksi ini.

Sejumlah pejabat, mulai dari pejabat di daerah hingga pejabat di tingkat pusat masuk ke perangkap dan terjaring OTT yang dilakukan KPK. Tidak hanya kepala daerah, aparat kejaksaan pun ada yang terjaring OTT oleh KPK.

Terbaru, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun bersama lima orang lain yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tanjungpinang, Kepri, tiba di Jakarta, Kamis (11/7) siang. Mereka langsung dibawa ke gedung KPK. (BPost edisi Jumat 12/7).

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan OTT dilakukan karena KPK menduga akan terjadi transaksi pemberian uang terkait izin lokasi reklamasi yang melibatkan Nurdin.

Baca: Sering Lihat Putranya Arsy Widianto dan Brisia Jodie Peluk-pelukan, Yovie : Mungkin Pelukan Sahabat

Baca: Temukan Banyak Uang di Kamar Gubernur Kepri, KPK Duga Nurdin Terima Gratifikasi dari Berbagai Sumber

Baca: Bukan Rp 3,5 Miliar Saja, Gubernur Kepri Juga Simpan USD 33.200, dan SGD 134.711 di Kamar

Baca: Tes DNA Setelah 12 Tahun, Suami Femmy Permatasari Baru Tahu Anak Mantan Istri Bukan Anak Kandung

OTT yang dilakukan KPK kemarin tentunya menambah panjang daftar kepala daerah yang diamankan KPK karena terlibat kasus korupsi. Hampir semua daerah di Indonesia. Artinya, korupsi di Tanah Air sudah sedemikian parahnya. Berdasar kasus yang terungkap saja jumlahnya banyak, jangan-jangan kasus yang belum terungkap juga masih banyak.

Di awal 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2018 di Gedung Penunjang KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan (Kompas, 29/1/2019).

Saat itu, Manajer Departemen Riset TII, Wawan Suyatmiko, dalam pemaparannya mengatakan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2018 naik tujuh tingkat dari peringkat 96 dunia pada 2017 menjadi peringkat 89 dunia pada 2018.

Baca: Bebas dari Jerat Kasus Prostitusi Online, Kini Vanessa Angel Blak-blakan Hingga Bisa Dipenjara

Baca: Sepekan di Madinah, Besok Jemaah Calon Haji Indonesia Mulai Berangkat ke Mekkah

Baca: Pasca Pembelian Sistem Rudal S-400 Dari Rusia, Turki Langsung Dapat Ancaman AS

Ia juga memaparkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia naik satu poin dari 37 pada 2017 menjadi 38 pada 2018 dengan skor rata-rata di wilayah Asia Pasifik 44.

Melihat kenyataan saat ini, penanganan korupsi tidak bisa jika hanya mengandalkan kerja keras dan kesungguhan KPK dalam meberantasnya. Perlu juga keseriusan dan ketegasan aparat hukum di setiap daerah dalam menekan angka korupsi di Indonesia.

Jika semua bersama-sama memberantas korupsi maka bukan tidak mungkin peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia do tahun-tahun berikutnya bisa lebih meningkat lagi. Semoga. (*)

Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved