Berita Regional

Kendaraan Tidak Bayar Pajak Bakal Dianggap Bodong, Korlantas Polri Siapkan Kebijakan Baru

Regulasi penghapusan data kendaraan yang mati pajak mulai tahun ini akan dilakukan pemerintah

Kendaraan Tidak Bayar Pajak Bakal Dianggap Bodong, Korlantas Polri Siapkan Kebijakan Baru
banjarmasinpost.co.id/isti rohayanti
Satlantas Polreta Banjarmasin memberikan surat tilang kepada pengendara yang melawan arus pada Sistem Satu Arah di Jalan Pierre Tendean, Banjarmasin, Selasa (18/6/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Regulasi penghapusan data kendaraan yang mati pajak mulai tahun ini akan dilakukan pemerintah. Terkait   itu, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, sedang menyiapkan kebijakan baru guna hadapi regulasi baru itu.

Regulasi baru tersebut akan dilakukan apabila surat tanda nomor kendaraan ( STNK) mati atau melewatkan pembayaran pajak dalam tempo dua tahun berturut-turut.

Korlantas sedang mengkaji kebijakan baru tersebut untuk bisa direalisasikan di tahun ini.

Dilansir dari Kompas.com, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Refdi Andri mengatakan, secara aturan sudah jelas dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 dan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 110.

Baca: Kebohongan Barbie Kumalasari Terus Terbongkar, Mungkinkah Istri Galih Ginanjar Alami Mythomania?

Baca: Aksi Reino Barack Telanjang Dada Sambut Syahrini di Kamar Resort Pulau Bora Bora

Baca: Vanessa Angel Buka Suara pada Ruben Onsu Sebut Rian Subroto Fiktif Hingga Bisa Bebas

Baca: Kaltengpedia : Pejuang Tjilik Riwut Diabadikan Sebagai Nama Jalan dan Bandara di Kalteng

"Karena banyak kendaraan yang sudah rusak atau tidak dapat digunakan. Sekaligus mengingatkan pemilik kendaraan untuk melakukan kewajibannya, seperti membayar pajak, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas, perpanjang STNK, dan pengesahan STNK," ujar Refdi beberapa waktu lalu.

Kendaraan bermotor yang menunggak pajak lima tahunan (ganti plat), kemudian dua tahun berikutnya masih belum membayar kewajibannya (total maksimal 7 tahun), maka data STNK akan dihapus.

Sebagai perumpamaan, mobil atau motor yang pajak lima tahunannya habis pada 2019, namun mengabaikan kewajiban untuk mengurus pajak pada 2020 dan 2021 (7 tahun berturut-turut), maka data kendaraan itu akan dihapus dan tidak bisa diregistrasi ulang alias menjadi 'rongsok'.

Maka dari itu kendaraan tersebut bakal berstatus bodong dan ilegal berkendara di jalan untuk selama-lamanya.

Baca: Resmi Dapatkan Antoine Griezmann dari Atletico, Nasib Neymar ke Barcelona Menipis

Baca: Mega Ingatkan Jokowi Soal Menteri

Baca: Tim Gabungan Gerebek Penambangan Liar di Hutan Desa Damit Hulu, Amankan Alat Berat

Hal tersebut karena tidak akan ada opsi pemutihan STNK lagi di masa depan.

Peraturan itu akan dimulai tahun ini secara nasional dan berlaku baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.

Oleh karena itu masyarakat diimbau untuk selalu taat membayar pajak baik kendaraan roda empat maupun roda dua.

Artikel ini telah tayang di Grid.oto dengan judul Gak Bayar Pajak, Kendaraan Dianggap Bodong dan Haram Lewat Jalan Raya

Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved