Berita Banjarbaru

Wacana Penghapusan Registrasi Pajak Kendaraan Bermotor Akan Berimbas pada ini

Wacana regulasi penghapusan data kendaraan kepada wajib pajak yang mati pajak tanpa pemberitahuan dalam kurun tujuh tahun, masih dalam sosialisasi

Wacana Penghapusan Registrasi Pajak Kendaraan Bermotor Akan Berimbas pada ini
KOMPAS.com/ACHMAD FAUZI
Lembar Pajak STNK 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Wacana regulasi penghapusan data kendaraan kepada wajib pajak yang mati pajak tanpa pemberitahuan dalam kurun tujuh tahun, masih dalam sosialisasi dan di Banjarbaru masih akan menunggu aturan petunjuk teknis lanjutan dari Korlantas maupun Polda Kalsel.

"Ya untuk itu masih wacana. Pada intinya Polres Banjarbaru siap menjalankan aturan tersebut jika sudah ada regulasi turunan dari Mabes Polri maupun dari Polda Kalsel," kata Kasatlantas Polres Banjarbaru AKP Gustaf Adolf, Minggu (14/7/2019).

Diuraikan dia, bahwa rencana itu memang sudah didengarnya dan menjadi wacana.

"Pastinya kapan penerapannya kita di Polres akan menunggu aba-aba dulu," kata AKP Gustaf Adolf.

Diberitakan dari nasional, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, sedang menyiapkan kebijakan baru guna hadapi regulasi baru itu.

Baca: Video Irish Bella Ngamuk pada Ammar Zoni di Hadapan Mertua Beredar, Pemain Cinta Suci Dijambak!

Baca: Erick Thohir Upayakan Pertemukan Maruf Amin dan Sandiaga Uno Usai Prabowo-Jokowi Bertemu di MRT

Baca: Sosok Wanita Temani Ahok Alias BTP Makan Bersama Anak, Puput Nastiti Devi atau Veronica Tan?

Baca: Permintaan Ani Yudhoyono Dikabulkan SBY, Sosok Ini Ungkap Isi Buku Diary Ibunda AHY & Ibas

Baca: Nasib Kiki Fatmala Kini, Artis Seksi Era 90-an yang Sempat Dilecehkan Eks Dewi Perssik, Saipul Jamil

Regulasi baru tersebut akan dilakukan apabila surat tanda nomor kendaraan (STNK) mati atau melewatkan pembayaran pajak dalam tempo dua tahun berturut-turut.

Korlantas sedang mengkaji kebijakan baru tersebut untuk bisa direalisasikan tahun ini.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Refdi Andri mengatakan, secara aturan sudah jelas dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 dan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 110

Karena banyak kendaraan yang sudah rusak atau tidak dapat digunakan.

"Sekaligus mengingatkan pemilik kendaraan untuk melakukan kewajibannya, seperti membayar pajak, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas, perpanjang STNK, dan pengesahan STNK," ujar Refdi beberapa waktu lalu.

Halaman
12
Penulis: Nurholis Huda
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved