BUMI SELIDAH

Apatur Desa dan Jajaran Humas di Batola Mendapat Bimbingan Teknik Kehumproan di Marabahan

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Selasa dan Rabu (09-10 Juli/2019), ini diikuti para jajaran humas dan aparatur desa (apdes) se-Batola.

Apatur Desa dan Jajaran Humas di Batola Mendapat Bimbingan Teknik Kehumproan di Marabahan
HO/Humas Pemkab Batola
Bagian Humas dan Protokol (Humpro) Pemkab Batola menggelar Bimbingan Teknis Kehumasan dan Keprotokolan (kehumproan) untuk aparat desa di Aula Mufakat, Selasa (09/07/2019) lalu. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) melalui Bagian Humas dan Protokol (Humpro) menggelar Bimbingan Teknis Kehumasan dan Keprotokolan (kehumproan).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Mufakat, ini dibuka Wakil Bupati (Wabup) Batola, H Rahmadian Noor, Selasa (09/07/2019).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Selasa dan Rabu (09-10 Juli/2019), ini diikuti para jajaran humas dan aparatur desa (apdes) se-Batola.

“Kegiatan ini sangat penting sebagai upaya menyinergikan program dan kegiatan kehumasan di lingkungan Pemkab Batola sehingga diharapkan dapat terbangun satu persepsi dan langkah-langkah konkrit yang saling mendukung terhadap peningkatan kualitas tugas-tugas kehumasan,” ucap Kabag Humpro Setda Batola, Hery Sasmita.

Hery menambahkan, acapkali orang salah mempersepsikan secara teknis tugas humas hanya dilakukan bagian Humpro. Padahal semua semua perangkat tanpa terkecuali memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama dalam membangun pemahaman yang baik.

Hal itu diimplimentasikan, lanjutnya, dalam pelaksanaan pemerintahan, kenegaraan, serta sambutan pimpinan yang utamanya mampu memberikan penyampaian kebijakan pemerintah dalam pembangunan melalui informasi yang update, akurat dan terpercaya yang pada akhirnya mampu mendorong masyarakat dalam mendukung suksesnya pembangunan.

Sementara itu, Wabup Rahmadian Noor mengatakan, dengan adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ada beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan.

Di mana, pejabat kehumasan di lingkungan pemda bertindak sebagai juru bicara dan lembaga kehumasan mempunyai fungsi sebagai tempat komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Humas, tambah wabup, berfungsi untuk menterjemahkan kebijakan kepada intern atau masyarakat dan untuk memonitor setiap sikap dan tingkah laku publik/masyarakat untuk disampaikan kepada pimpinan instansi atau organisasi sebagai bahan pengambil keputusan.

Saat ini sebagian besar humas pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih banyak terkendala seperti masalah struktur dan organisasi humas, kultur/budaya kerja praktisi dan belum ditunjang sarana kerja yang memadai.

Oleh karenanya, sebut wabup, dalam rangka mewujudkan lembaga humas yang ideal maka harus benar-benar diberdayakan dengan beberapa hal yang perlu dilakukan seperti meningkatkan kualitas SDM bagian humas, mengubah paradigma yang keliru tentang humas, peningkatan sarana dan prasarana, koordinasi pengelolaan informasi dan komitmen dari pimpinan.

“Dalam pengoptimalan penyebaran informasi terkait kebijakan dan program kegiatan pemda perlu bekerjasama baik dengan media maupun seluruh SKPD sebagai sumber informasi,” katanya. Bimtek ini menghadirkan para narasumber yang berkompeten baik di bidang pemberitaan maupun keprotokolan. (*/Aol).

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved