Berita Banjar

Pemkab Banjar Dorong Transaksi Non Tunai Dilingkungan Pemerintahan

Menghadirkan Narasumber Bank Indonesia digelar sosialisasi elektronifitikasi transaksi di lingkungan Pemkab Banjar

Pemkab Banjar Dorong Transaksi Non Tunai Dilingkungan Pemerintahan
Dari Dinas Kominfo Banjar untuk BPost
Sosialisasi elektronifitikasi transaksi di lingkungan Pemkab Banjar, Senin (15/7/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Menghadirkan Narasumber Bank Indonesia digelar sosialisasi elektronifitikasi transaksi di lingkungan Pemkab Banjar pada transaksi penerimaan dan pengeluaran Bank Indonesia di Aula Barakat Pemkab Banjar, Senin (15/7/2019) 

Bank Indonesia mendukung elektronifikasi transaksi pada pemerintah daerah. Pemda dan perbankan saling bersinergi dalam rangka penguatan infrastruktur non tunai dan mendorong efisiensi biaya yang timbul dari investasi pengembangan dan transaksi antar bank.

Badan Pengelolalaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar pun bekerja sama dengan Bank Indonesia Kalimantan Selatan dalam laksanakan Sosialisasi, Koordinasi dan Edukasi Percepatan Impelentasi Elekronilfkasi di Wilayah Pemerintah Kabupaten Banjar tersebut.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, I Gusti Nyoman Yudiana membuka secara resmi Sosialisasi, Koordinasi dan Edukasi Percepatan Impelentasi Elekronilikasi di Wilayah Pemerintah Kabupaten Banjar.

Baca: Kasus Video Ikan Asin Makin Panas, Pablo Benua Akan Balik Laporkan Fairuz A Rafiq dan Hotman Paris

Baca: Jangan Beli Ponsel BM, Bisa-bisa Jaringan Diblokir? Ini Penjelasan Telkomsel

Baca: Rata-rata Transmigran di Kotabaru Ada yang Tinggalkan Lokasi Karena Tidak Tahan

Baca: Gempa Gamnitudo 7,2, Jumlah Rumah Rusak di Maluku Utara Bertambah Jadi 828 Unit

Dia mengatakan, sudah saatnya pihak pemerintah dan masyarakat mengetahui transaksi elektronik, hal ini tentunya dapat mempermudah segala transaksi dan tidak perlu lagi membawa uang tunai kemana- kemana.

"Dengan adanya transaksi elektronik ini, betransaksi akan lebih mudah dan aman apalagi bila pembayarannya menggunakan biaya besar, jadi tidak perlu membawa uang tunai yang banyak , yang tentunya akan mengundang bahaya ataupun tindak kriminalitas, " kata I Gusti Nyoman Yudiana.

Elektronifikasi merupakan langkah awal terwujudnya smart city yaitu kota yang melakukan pengelolaan sumber daya secara efisien dengan dukungan teknologi informosi dan komunikasi yang terintegrasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada warga dan mendukung pembangunan.

Implementasi dari elektronifikasi transaksi pendapatan daerah belum diterapkan sepenuhnya dilingkungan pemerintah daerah.

Padahal elektronifikasi transaksi pemerintah daerah memiliki peran yang kuat dalam memajukan ekosistem non tunai, karena melibatkan seluruh pihak seperti pengelola, bank dan masyarakat.

Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Zulyadaini menambahkan, transaksi elektronik juga dapat dapat meningkatkan efiseinsi transaksi di lingkungan Pemerintah Daerah, terutama dalam meningkatkan penyaluran Pendapatan Asli Daerah sehingga akan berdampak besar bagi percepatan pembangunan Daerah di Wilayah Kabupaten Banjar .

Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Michael Rudolf Tembayong mengatakan, mempercepat elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah, Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kerjasama yang dimaksud yaitu melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi bagi setiap daerah yang mengundang para bendahara SKPD, Perusahaan Daerah dan Instansi lainnya lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.

Baca: Dipercaya Penyedia Biaya Hidup Jemaah Haji ke-6 Kali, Ini Kata Pimpinan Wilayah BRI Banjarmasin

Baca: Bakal Jadi Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara, Gubernur Sahbirin Noor: Kalsel Siapkan 300.000 Hektar

Baca: Shandy Aulia Tiba-tiba Merasa Enek saat Cium Bau Ini, Ternyata Istri David Herbowo Lagi Mengidam

"Ke depan diharapkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan pemerintah dan otoritas terkait melalui pelaporan keuangan yang terkonsolidasi. Edukasi atau sosialisasi terus dilakukan untuk meningkatkan awareness dalam bertransaksi non tunai," katanya.

Menjadi harapan lainnya, pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dan memperluas transaksi non tunai dilingkungan pemerintah daerah melalui kerjasama dengan perbankan.

Dukungan perbankan sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyediaan sistem, instrumen dan infrastruktur sistem pembayaran. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis: Hasby
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved