Berita Kotabaru

Rata-rata Transmigran di Kotabaru Ada yang Tinggalkan Lokasi Karena Tidak Tahan

Dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Kotabaru, ada 15 Kecamatan yang menjadi titik tempat transmigran di Bumi Saijaan.

Rata-rata Transmigran di Kotabaru Ada yang Tinggalkan Lokasi Karena Tidak Tahan
banjarmasinpost.co.id/mukhtar wahid
Ilustrasi: Rumah eks transmigran di Tambangulang, Tanahlaut 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Kotabaru, ada 15 Kecamatan yang menjadi titik tempat transmigran di Bumi Saijaan.

Namun sebagian transmigran ada yang yang tidak bertahan dan memilih kembali ke daerahnya. Semuanya rata-rata terjadi di wilayah kabupaten Kotabaru dari 15 mecamatan wilayah transmigran.

15 kecamatan itu adalah Pamukan Utara, Pamukan Barat, Sungai Durian, Hampang, Sampanahan, Pamukan Selatan, Kelumpang Tengah, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hulu, Kelumpang Hilir, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Tengah, Pulau Laut Utara, Pulau Laut Timur dan Kelumpang Barat.

Tahun terakhir penempatan yakni di Desa Siayuh Kecamatan Kelumpang Barat pada 2010 dan baru diserahkan ke Pemda Kotabaru pada 2015. Sehingga pengelolaannya langsung dari daerah.

Baca: Kasus Video Ikan Asin Makin Panas, Pablo Benua Akan Balik Laporkan Fairuz A Rafiq dan Hotman Paris

Baca: Jangan Beli Ponsel BM, Bisa-bisa Jaringan Diblokir? Ini Penjelasan Telkomsel

Baca: Bakal Jadi Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara, Gubernur Sahbirin Noor: Kalsel Siapkan 300.000 Hektar


Hal itu diakui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotabaru H Sugian Noor melalui staf Bidang Transmigran, Yasir pada Senin (15/7/19). Untuk pengembangan ekonomi setelah lima tahun, Kementrian menyerahkan ke Pemerintah Daerah Kotabaru.

"Di Desa Siayuh ini awal penempatan 225 KK, lokal 100 KK, dan umum 125 (lampung, jogja, seragen, blora, madiun). Yang umum ini ada yang kembali dan yang bertahan sekitar 95 persen saja, " katanya.

Dia menyebutkan, alasan meninggalkan tempat tidak tahu persis. Namun biasanya ada pengganti, tapi memang kita akui ada yang meninggalkan tempat karena tidak tahan, " katanya.

Dia mengatakan, kendala tidak ada masalah, sebab dia lihat perkembangan ekonomi bagus saja. Bahkan maju, apalagi ada perusahaan sawit diwilayah sekitar.

"Mereka yang tidak tahan, biasanya ada beberapa faktor, mungkin anak istri tidak betah, atau kondisinya jauh dari ekpektasinya sehingga memilih meninggalkan lokasi transmigrasi itu, " katanya seraya mengatakan transmigran mendapatkan lahan pekarangan 1/2 hektar dan lahan usaha 1 hektar.

Sementara di Trans Sambega di desa Sungai Pasir Kecamatan Pulau Laut Tengah, 2004 penyerahan 2009, 200 KK dan umumnya masih 70 persen yg masih menetap. Transmigran di Kumang-kumang Desa Sungai pasir pada 2006, penyerahan 2011 lalu, juga sekitar 70 persen yang bertahan dari 150 KK.

Saat ini, di Kabupaten Kotabaru belum mengadakan pemukiman transmigrasi. Sebab, terkendala dengan aturan sesuai PP 3 tahun 2014, dimana perencanaan kawasan berupa perencanaan belum mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kalsel.

"Rencana kawasan transmigrasi ini, dimana rencana itu harus berupa dokumen perencanaan, cuma harus dapat rekomendasi dari Gubernur, cuma belum keluar sampai saat ini. Dampaknya, RKT tidak bisa untuk perencanaan transmigrasi, karena anggaran tidak akan dikeluarkan kalau tidak ada perencananaan tadi, " katanya.

Dia juga menjelaskan, rekomendasi dari Bappeda sudah ada, dari Gubernur yang belum memberikan rekomendasi RKT. Sehingga saat ini belum bisa buka pemukiman transmigran lagi.

"Padahal Kotabaru ini berpotensi untuk membuka tapi kalau tidak diberikan rekomendasi, maka tidak bisa membuka rencana kawasan itu, " pungkasnya. (Banjarmasinpost.co.id/man hidayat)

Penulis: Man Hidayat
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved