Ibu Kota Negara Pindah

Ibu Kota Negara Pindah, Diperlukan Lahan 40 Ribu Hektare untuk Sekitar 1,5 Juta ASN

Pemindahan pemerintahan ibu kota negara Republik Indonesia ke Kalimantan, sudah dipastikan akan terjadi.

Ibu Kota Negara Pindah, Diperlukan Lahan 40 Ribu Hektare untuk Sekitar 1,5 Juta ASN
BPost Cetak
Blitz edisi cetak Selasa (16/7/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pemindahan pemerintahan ibu kota negara Republik Indonesia ke Kalimantan, sudah dipastikan akan terjadi.

Namun di Provinsi mana, nanti akan ditentukan oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Ada tiga calon Provinsi yang akan dijadikan perpindahan pusat pemerintahan RI yang baru, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Namun dipastikan perkantoran yang akan dipindah itu tidak akan dibangun tersebar di tiga provinsi.

"Semua di tiga provinsi ini ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi tidak disebar, karena konsepnya tetap akan terpadu di satu provinsi. Kenapa kita memindahkan ke ibu kota yang baru karena untuk efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Tidak seperti di Jakarta kan selama ini terpecah ada yang di Kuningan, ada yang di Pasar Minggu, Merdeka Utara. Pisah-pisah, sementara itu Jakarta sudah padat," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN, Bappenas Rudy S Prawiradinata, di sela acara Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), di Novotel Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (15/7).

Baca: Datangi Polisi, Sunan Kalijaga Tebar Ancaman pada Sosok yang Sembunyikan Salmafina Sunan

Baca: Kelakuan Raffi Ahmad pada Mantannya, Tyas Mirasih Disorot, Lihat Perlakuan Suami Nagita Slavina Itu

Baca: Kondisi Hidup Taqy Malik Seusai Lepas dari Salmafina Sunan, Bandingkan dengan Putri Sunan Kalijaga

Baca: Daftar Kebohongan Suami Rey Utami, Pablo Benua Terbongkar Imbas Kasus Galih Ginanjar-Fairuz A Rafiq

Diutarakan dia, ada dua konsep skenario perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) perkantoran pemerintah di Kalimantan ini yang akan dimulai bertahap diprediksi 2024 nanti.

Pertama, apabila memindahkan semua ASN baik eksekutif, legislatif, yudikatif sekitar 1,5 juta orang, maka membutuhkan lahan 40 ribu hektare.

Kedua, apabila memindahkan sebagian ASN melalui skema right-sizing jumlah ASN sekitar 870 ribu orang, maka diperkirakan membutuhkan 30 ribu hektare.

Berapa kisaran uang yang diperlukan negara? Dijelaskan dia dari rangsangan kasar dua skenario di atas, memerlukan dana yang berbeda.

Untuk skenario pertama dibutuhkan Rp 466 triliun, sementara skenario kedua dibutuhkan Rp 323 triliun.

"Dana dari mana? Ya dari APBN dan investor serta sangat memungkinkan perjanjian kerja sama badan usaha (PKBU) dengan pemerintah dan juga sektor swasta," sebut Rudy.

Namun dijelaskannya, untuk pelaku ekonomi semisal Bank Indonesia kemudian OJK masih akan tetap bertahan di Jakarta.

"Karena konsennya tidak mengubah pusat bisnis," kata Rudy.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved