Berita Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar Kini Miliki Tim Penertiban Bangunan, Indikasi Awal Banyak Tak Miliki IMB

Kini sudah terbentuk Tim Terpadu Pengendalian dan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Banjar.

Kabupaten Banjar Kini Miliki Tim Penertiban Bangunan, Indikasi Awal Banyak Tak Miliki IMB
Kominfo Kabupaten Banjar
Wakil Bupati Banjar kukuhkan Tim Terpadu Pengendalian dan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Banjar, Rabu (17/7). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Kini sudah terbentuk Tim Terpadu Pengendalian dan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Banjar.

Wakil Bupati Banja, H Saidi Mansyur mengukuhkan Tim Terpadu yang diketuai oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar, Mokhammad Hilman, Rabu (17/7).

Bupati Banjar, H Khalilurrahman sebagai Pembina, Sekretaris Daerah sebagai Pengarah, Tim Pengarah melibatkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar, Kepala Bagian Hukum, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas LH, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, Kepala Tata Pemerintahan, serta Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar.

Tim Lapangan diketuai oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan PUPR, Farida Ariyani. Wakil Ketua diisi Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu (DPMPTSP), Sekretaris Kepala Seksi Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang Dinas PUPR.

Baca: Mancing Ikan Mas di Kolam, Pemancing Hulu Sungai Utara Ini Raih Satu Sepeda Motor

Baca: Dishub Kalsel Minta Kerjasama Warga Untuk Pembangunan Jembatan Sungai Lulut

Baca: Senyum Kecut Luna Maya Diberi Kado Foto Berbingkai, Gambar Reino Barack atau Ariel NOAH?

Anggota dari Tim Lapangan itu adalah, Kepala Bidang Penyediaan Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Kepala Bidang Penyediaan Perumahan Disperkim, Kepala Bidang Pengecekan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Banjar, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah Bagian Hukum, Kepala Bidang Pengendalian Pendapatan Bapenda, Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas PUPR, Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang Dinas PUPR.

Tim Lapangan juga beranggotan, Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman Dinas PUPR Banjar, Staf Teknis Seksi Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang Dinas PUPR, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP, Penyidik PNS Tata Ruang.

Pembentukan Tim Terpadu Pengendalian dan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Banjar sesuai SK Bupat Banjar Nomor188.45/362/KUM/2019. Dalam SK tersebut menyebutkan, sebagai upaya pelayanan, penataan, pengawasan dan penertiban kegiatan fisik dan administrasi penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan di wilayah Kabupaten Banjar, perlu membentuk pembentukan Tim Terpadu Pengendalian dan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Banjar.

Ketua Tim Lapangan, Farida Ariyani mengatakan, Tim lapangan mempunyai tugas menyusun jadwal pelaksanaan pengendalian dan penertiban IMB di lapangan, melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait, menyiapkan secara administrasi dan teknis pelaksanaan pengendalian dan penertiban IMB di lapangan.

"Tugas lainnya adalah mengkaji dan menganalisis data serta informasi terkait hasil pengendalian dan penertiban IMB di lapangan, serta menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian dan penertiban IMB di lapangan kepada Bupati Banjar melalui Tim Pengarah," katanya.

Perempuan yang juga menjabag Kepala Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan PUPR Banjar itu mengharapkan, adanya Tim ini mampu meningkatkan PAD melalui optimalisasi retribusi IMB. Selain itu dengan dibentuknya Tim ini diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyakat tentang Perda Nomor 6/2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4/2012 tentang Bangunan Gedung dan Perda Nomor 8/2011 ttg Retribusi Perijinan Tertentu.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar, Mokhammad Hilman mengatakan, sesuai namanya maka melalui Tim ini akan turun ke lapangan untuk melakukan pengendalian dan penertiban IMB. Harapannya pendirian bangunan bisa dikendalikan sesuai dengan fungsi ruangnya, bangunan layak fungsi dan ada kepastian legalitas hukum atas bangunan yang dimiliki masyarakat.

Dijelaskan Hilman, tim juga terlibat PPNS sehingga penegakan Perda bisa efektif dijalankan. Saat ini indikasi awal masih banyak bangunan yang belum memiliki IMB, namun nanti hasilnya akan terlihat setelah Tim turun ke lapangan.

"Dalam Tim itu juga ada PPNS, sehingga penegakan Perda juga bisa lebih efektif dijalankan," tambah Hilman. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis: Hasby
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved