Tajuk

Sanksi Politik Koruptor

SATU lagi pimpinan DPR RI harus menghuni jeruji besi. Majelis hakim PN Tipikor Semarang menyatakan Taufik Kurniawan terbukti bersalah

Sanksi Politik Koruptor
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.
Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan (kanan) berjalan meninggalkan gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, Selasa (5/3/2019). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara Taufik Kurniawan tersangka kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen, ke tahap penuntutan (P21) dan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - SATU lagi pimpinan DPR RI harus menghuni jeruji besi. Majelis hakim PN Tipikor Semarang menyatakan Taufik Kurniawan terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (BPost 16/7/2019).

Atas tindakan wakil ketua DPR RI tersebut, selain divonis 6 tahun penjara, majelis hakim juga mencabut hak terdakwa untuk dipilih sebagai pejabat publik selama tiga tahun, terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa hukuman, Senin (15/7).

Jauh sebelumnya, pimpinan legislatif lainnya juga telah mendapat hukuman serupa. Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI, selain mendapat hukuman penjara 15 tahun dalam kasus korupsi KTP El, juga dicabut hak politiknya selama 5 tahun dan tidak boleh menduduki jabatan publik dalam waktu itu.

Sejak tahun 2014 sudah ada puluhan nama politisi dan pejabat publik yang oleh Majelis Hakim dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik tersebut.

Bila dirunut, hukuman tambahan ini mulai menjadi tren bermula dari kasus korupsi simulator SIM yang menjerat Irjen Polisi Djoko Susilo. Saat itu, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri itu dicabut hak politiknya pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian pada tingkat kasasi, pencabutan hak politik Djoko tersebut diperkuat.

Hukuman tambahan memang lazim di sejumlah negara, Ada juga hukuman tambahan seperti kerja sosial selama kurun waktu tertantu, di luar vonis penjara.

Namun dalam konteks Indonesia yang sedang berperang dengan kejahatan luar biasa berupa korupsi, hukuman berupa pelarangan jabatan publik rasanya cukup pas. Satu prinsip yang utama, bahwa mereka dipilih rakyat dan justru menyalahgunakan kekuasaan untuk bertindak curang. Artinya, mereka juga harus diberi sanksi untuk tidak dapat lagi dipilih.

Dari sisi hak asasi memang ada yang mempertanyakan hukuman ekstra ini. Namun harus diingat juga, hak asasi jangan sampai mencederai rasa keadilan masyarakat. Bayangkan, mereka yang baru keluar dari penjara, kemudian duduk di kursi kekuasaan.

Sanksi ini sebenarnya juga linear dengan Pasal 182 dan Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu mantan caleg berstatus terpidana korupsi harus diumumkan kepada publik. Beberapa waktu lalu saat penyusunan daftar calon tetap, KPU mengumumkan puluhan nama calon anggota dewan yang pernah terlibat kasus korupsi.

Sesuai dengan semangat undang-undang tersebut, di satu sisi negara memberi hak politik kepada mereka untuk dipilih, dan di sisi lain memberi peringatan kepada pemilih untuk melihat rekam jejak calon legislatif.

Kenyataan masih banyaknya politisi yang terlibat korupsi, rasanya sanksi tambahan ini masih layak diberlakukan dan dijaga konsistensinya, terutama untuk mereka yang menduduki jabatan publik.

Sudah sangat parahnya tingkat korupsi di negeri ini dari level paling bawah sampai di level atas, harus disertai dengan hukuman yang tegas. Sanksi pemiskinan, yang justru lebih ditakuti koruptor, ditambah pencabutan hak politik, bisa menjadi peringatan bagi para pejabat publik lainnya untuk tidak bertindak curang, menggangsir uang negara. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved