Berita Banjarbaru

Kepala Dinas ESDM Kalsel : Cairkan Jamrek Areal yang Mau Direklamasi Harus Clear, Termasuk Workshop

Sementara Kepala Dinas ESDM Kalsel, Kelik Isharwanto menjelaskan ketika pelimpahan kewenangan di Provinsi IUP ini sudah jauh tertata.

Kepala Dinas ESDM Kalsel : Cairkan Jamrek Areal yang Mau Direklamasi Harus Clear, Termasuk Workshop
banjarmasinpost.co.id/nurholishuda
Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsup) pencegahan Korwil VII KPK, Rosma Ali Yusuf didampingi Kadis ESDM Kalsel Kelik Isharwanto saat mengecek reklamasi di Tambang dijalankan di Kalsel, Kamis (18/7/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bidang Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah VII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan rombongan bergerak ke areal komplek pertambangan kilometer 71 di Cinta Puri Kabupaten Bajar hingga masuk ke kawasan PT IKM, Kamis (18/7/2019).

Pertama meninjau area lokasi yang sudah ditimbun bekas galian. Namun belum juga dilakukan penanaman kembali. Namun sebagian areal yang sudah ditimbun tersebut dipakai untuk Workshop.

Disinggung soal itu mengapa sudah ditimbun namun dibuat Workshop?

Menurut Management PT. IKM Samsudin alias Udin mengatakan di lokasi yang lama itu karena masih belum mengambil uang Jaminan Reklamasi.

"Karena masih belum diambil uang Jaminan, makanya saya gunakan Workshop dulu sementara. Lain kalau uang Jamrek kita ambil tapi tetap ada workshop di areal itu yang gak boleh. Kami janji kalau nanti digunakan pasti Workshop itu tidak ada karena dipakai untuk penghijauan, " kata Udin.

Baca: Tim KPK Empat Hari Cek Tambang di Kalsel Pastikan Reklamasi Dijalankan, Kantongi Data Jamrek

Dijelaskan dia, total ada 194 ha yang sudah direklamasi sudah 10 ha.

"Kalau ditempat yang baru rencana 12 ha namun masih pengerjaan. Mungkin reklamasinya sekitar triwulan 4 di tahun ini," sebutnya.

Sementara di areal Perusahaan Operasional Manager PT Gunung Limo (Amanah Group) , Sigit Wibisono menjelaskan pihaknya menambang di areal Kecamatan Cintapuri tersebut sudah sejak 2012.

"IUP kita di sini ada sekitar 196 hektar, sedangkan area yang sudah direvegetasi totalnya 32 hektare yang sudah reklamasi. Kita tanam tanaman fast growing sejenis sengon, trambesi dan sejenisnya, dananya Rp 7,2 miliar ketika dulu kewenangan Pemkab Banjad. Untuk yang operasional aktif kita ada 14 hektar," kata Sigit.

Sementara Kepala Dinas ESDM Kalsel, Kelik Isharwanto menjelaskan ketika pelimpahan kewenangan di Provinsi IUP ini sudah jauh tertata.

Baca: 23 Perusahaan Tambang Menunggak Jamrek, BPK Catat Dana yang Harus Dibayar Rp 78 Miliar

"Ketika pelimpahan ke Pemprov, Yang sudah mencairkan Jamrek ada 2 perusahaan PT TIA (Rp 7 M) dan PT KBM (sekitar Rp 2-3M )," kata Kelik Isharwanto.

Adapun soal areal reklamasi yang sementara ditempati Workshop juga tidak dibolehkan.

"Kalau nanti mau mencairkanya, Workshop di areal kawasan yang mau direklamasi itu harus dipindahkan dulu," kata Kelik. (banjarmasinpost.co.id/lis)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved