Berita Banjarmasin

Komnas Perempuan Sebut 3 Perempuan Perdua Jam Alami Kekerasan Seksual

Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap perempuan menyebutkan belakangan ini kasus kekerasan seksual terhadap perempuan berlangsung tinggi.

Komnas Perempuan Sebut 3 Perempuan Perdua Jam Alami Kekerasan Seksual
Banjarmasinpost.co.id/Ahmad Rizki Abdul Gani
Wakil Rektor bidang akademik dan kelembagaan, Dr Hamdan saat membuka langsung kegiatan sosialisasi rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU-PKS) di Aula Jafri Zam-zam UIN Antasari Banjarmasin, Kamis (18/7/2019) tadi. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap perempuan menyebutkan belakangan ini kasus kekerasan seksual terhadap perempuan berlangsung tinggi.

Pernah melakukan pengkajian catatan tahunan yang berisi data kekerasan terhadap perempuan di Indonesia rentang dari 2001 hingga 2011, hasilnya pun cukup mengejutkan.

Pasalnya, kasus kekerasan seksual menempati peringkat tertinggi. Dalam setiap hari terhitung sebanyak 35 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

Dan bila data tersebut dibagi lagi dengan 24 jam atau satu hari, maka sebanyak terdapat tiga perempuan dalam dua jamnya di Indonesia mengalami kasus tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komnas Perempuan, Azriana R Manalu, di sela mengisi kegiatan sosialisasi rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU-PKS) di Aula Jafri Zam-zam UIN Antasari Banjarmasin, Kamis (18/7/2019) tadi.

Baca: Mulan Jameela dan Caleg Gerindra Gugat Partainya, KPU : Menggugat Pak Prabowo Salah Alamat

Baca: BREAKING NEWS - Buruh FSPMI Berdemo di Depan Kantor Depnakertrans Provinsi Kalsel, Ini Tuntutannya

Baca: Blak-blakan Kriss Hatta Ingin Pacari Ayu Ting Ting, Ini Kriteria Pasangan Idaman Ibunda Bilqis.

Baca: Mamake Hill Kotabaru Bakal Dijadikan Puncak Wisata Sejuta Bunga, Disini Lokasinya

Tidak sampai di situ, alasan lain yang juga mendorong perlunya RUU-PKS segera dikeluarkan tambah Nana, sapaannya, yakni melihat ternyata seksual itu berkembang cepat sekali baik dalam bentuk dan polanya. Lingkup atau bentuk perkosaan itu pun sudah tidak bisa lagi diakomodir oleh batasan perkosaan yang ada di dalam KUHP.

Begitu juga kekerasan seksual yang lain sehingga dampak dari tidak dikenalnya beberapa bentuk kekerasan seksual itu oleh hukum pidana mengakibatkan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan itu sulit untuk dilanjutkan ke proses peradilan.

Bahkan atau dengan definisi perkosaan yang sempit di KUHP tadi banyak pula mungkin kasus perkosaan yang pelakunya bisa bebas atau malah dikira sebagai perbuatan cabul sehingga hukumannya lebih ringan. Ini kemudian menimbulkan rasa ketidakadilan korban.

" Jadi apa yang dimaksud dengan kekerasan itu pun sangat sempit lingkupnya. Sehingga dia enggak bisa menampung lagi perluasan tindakan perkosaan yang terjadi dengan berbagai kemajuan teknologi ini, " jelasnya.

Selain itu, bila mengingat pada acara pidana hukum saat ini, berorientasi pada memastikan terlindunginya hak tersangka terdakwa bukan hak korban. Kalau hak korban, artinya sekarang itu telah diatur dalam undang-undang LPSK.

Halaman
12
Penulis: Ahmad Rizky Abdul Gani
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved