Berita Banjarbaru

Tim KPK Empat Hari Cek Tambang di Kalsel Pastikan Reklamasi Dijalankan, Kantongi Data Jamrek

Bidang Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah VII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengecek ke beberapa daerah di Kalsel.

Tim KPK Empat Hari Cek Tambang di Kalsel Pastikan Reklamasi Dijalankan, Kantongi Data Jamrek
banjarmasinpost.co.id/nurholishuda
Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsup) pencegahan Korwil VII KPK, Rosma Ali Yusuf cek reklamasi di Tambang dijalankan 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Memastikan jaminan reklamasi pascatambang dilakukan pemegang izin usaha pertambangan (IUP), Bidang Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah VII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengecek ke beberapa daerah di Kalsel.

Selama empat hari di Kalsel, hari terakhir mengecek di lokasi tambang PT Intan Karya Mandiri (IKM) kabupaten Banjar dan PT Gunung Limo, yang kesemuanya berlokasi di Kecamatan Cintapuri Darusssalam, Kabupaten Banjar.

Dalam pengecekan itu, Korsupgah wilayah VII KPK yang membawahi pulau Kalimantan kecuali Kalimantan Barat itu didampingi oleh Kepala Inspekorat Kalsel, Awi Sundari dan Kepala Dinas ESDM Kalsel, Kelik Isharwanto beserta jajaran, Kamis (18/7/2019).

Dari pengamatan, tim bergerak ke areal komplek pertambangan kilometer 71 hingga masuk ke PT IKM.

Baca: Undang KTT, Dinas ESDM Kalsel Desak Perusahaan Tambang Segera Lunasi Dana Jaminan Reklamasi

Pertama meninjau area lokasi yang sudah ditimbun bekas galian. Namun belum juga dilakukan penanaman kembali. Namun sebagian areal yang sudah ditimbun tersebut dipakai untuk Workshop.

Di lokasi kedua, tim kemudian meninjau areal di PT IKM yang tengah dilangsungkan perkataan tanah untuk kedepannya yang direncanakan reklamasi.

Kepada wartawan yang ikut melakukan pengecekan, Bidang Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsup) pencegahan Korwil VII KPK, Rosma Ali Yusuf mengatakan, peninjauan ke lokasi tambang di Kalimantan Selatan ini adalah bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi khususnya pada bidang sumber daya alam.

Hal ini sesuai dengan gerakan nasional sejak tahun 2018 lalu yang digaungkan KPK, yakni penyelamatan sumber daya alam. Salah satu sasaran utamanya memang di bidang Mineral dan Batubara. Khususnya untuk penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kewajiban yang harus dibayar an kepada negara.

"Kita jelas akan pantau kewajiban keuangan mereka para pemegang IUP. terus kita pantau termasuk tunggakan pajaknya dan royaltinya maupun jaminan reklamasinya," kata dia.

Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsup) pencegahan Korwil VII KPK, Rosma Ali Yusuf (baju batik cokelat) saat cek reklamasi di Tambang dijalankan.
Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsup) pencegahan Korwil VII KPK, Rosma Ali Yusuf (baju batik cokelat) saat cek reklamasi di Tambang dijalankan. (banjarmasinpost.co.id/nurholishuda)

Disinggung apakah di Kalsel ada potensi korupsi. Dijelaskan dia dimana pun ada potensi terjadinya korupsi. Tapi kembali mau berubah tidak.

Baca: Dukung Keputusan Pemerintah Menaikkan Dana Jaminan Reklamasi, Aspektam Hanya Keberatan dengan ini

Halaman
123
Penulis: Nurholis Huda
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved