BPost Cetak

Belum Lunasi Jaminan Reklamasi, Kelik Panggil Penambang

Dalam proses penagihan jaminan reklamasi, Kelik mengaku ada sedikit hambatan terutama di Kabupaten Tabalong dan Balangan.

Belum Lunasi Jaminan Reklamasi, Kelik Panggil Penambang
BPost Cetak
BPost Edisi Jumat (19/7/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat ini pemegang izin usaha pertambangan (IUP) pertambangan batu bara yang beroperasi di Kalimantan Selatan ada 236.

“Kalau saat pelimpahan dari pemerintah kabupaten pada 2017 banyak dan perlahan kami tertibkan. Termasuk 595 IUP yang telah kami cabut,” kata Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel, Kelik Isharwanto, saat mendampingi tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (18/7/2019).

Disinggung soal jaminan reklamasi, Kelik menjelaskan dari temuan BPK, ada pemegang 52 IUP yang kurang ba­yar.

“Namun Alhamdulillah setelah ditagih yang telah bayar sebanyak 21 IUP. Terakhir per 18 Juli ini nominalnya sisa Rp 66 miliar. Diharapakan akhir bulan ini bisa melunasi,” kata Kelik.

Baca: Pablo Benua Bawa Nama Malaikat Saat Didatangi Barbie Kumalasari Setelah Vlog Galih-Rey Terungkap

Baca: Cek Reklamasi Pertambangan di Sejumlah Kabupaten, KPK Kantongi Penunggak Royalti di Kalsel

Baca: Tantangan Ayu Ting Ting pada Enji Baskoro Diungkap Melaney Ricardo, Tegaskan Jangan Bawa Bilqis

Baca: Luna Maya Siap Akhiri Janji pada Reino Barack di Agustus Ini, Tentukan Nasib Faisal Nasimuddin?

Dibeberkan Kelik, pemegang IUP yang belum bayar tersebar di beberapa daerah seperti Kabupaten Banjar, Tapin dan Tanahlaut. Sementara yang paling banyak ada di Kabupaten Tanahbumbu.

Dalam proses penagihan jaminan reklamasi, Kelik mengaku ada sedikit hambatan terutama di Kabupaten Tabalong dan Balangan.

“Yang agak susah di Tabalong dan Bala­ngan. Di lokasi tersebut belum ada kegiatan, belum ada jalan, pinjam pakai kawasan belum dapat. Sementara kewajiban harus dibayar,” kata Kelik.

Namun demikian, Dinas ESDM sudah mengirim surat ke Dirjen Pajak untuk minta dispensasi.

“Kalau bisa jaminan reklamasi yang ada tidak dibayar penuh lima tahun tapi dicicil pertahun mengingat kondisional lapangan yang belum produksi. Nanti kalau ada surat jawaban dari dirjen soal ini, kami optimistis tunggakan bisa dipenuhi semua,” kata Kelik.

Baca: Komisi III DPR-RI Kunjungi Kalteng, Desmond Mahesa Terkesan Penanganan Karhutla Polda Kalteng

Baca: Terapkan Slogan 5 S Untuk Pelayanan, Begini Polwan Cantik di Polres Banjarbaru Bekerja

Baca: Amarah Sonny Septian Sindir Tawa Pablo Benua dan Barbie Kumalasari Setelah Galih Ditahan Hina Fairuz

Kelik pun akan memanggil pemegang IUP yang belum melunasi jaminan reklamasi.

“Kami masih melakukan upaya persuasif hingga Juli. Itu pokoknya harus bayar sampai 31 Juli. Kalau tidak kami panggil lagi.

Sampai tiga kali panggilan tidak digubris kami cabut sementara. Sisa 33 perusahaan pemegang IUP saja lagi ini. Saya yakin insya Allah bisa, “ tandas Kelik. (lis)

Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved