Cek Reklamasi Pertambangan di Sejumlah Kabupaten, KPK Kantongi Penunggak Royalti di Kalsel

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali datang ke Kalimantan Selatan.

Cek Reklamasi Pertambangan di Sejumlah Kabupaten, KPK Kantongi Penunggak Royalti di Kalsel
BPost Cetak
BPost Edisi Jumat (19/7/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali datang ke Kalimantan Selatan. Kali ini mereka bukan melakukan operasi tang­kap tangan (OTT) pejabat melainkan memeriksa pengelolaan pertambangan.

Untuk memastikan reklamasi pascatambang dilakukan pemegang izin usaha pertambangan (IUP), tim Bidang Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah VII KPK melakukan pengecekan ke beberapa daerah di Kalsel.

Mereka melakukan pengecekan selama empat hari. Hari terakhir, Kamis (18/7), dilakukan di lokasi tambang PT Intan Karya Mandiri (IKM) Kabupaten Banjar dan PT Gunung Limo di Kecamatan Cintapuri Darusssalam, Kabupaten Banjar.

Dalam pengecekan itu, tim Korsupgah yang membawahi Kalimantan kecuali Kalimantan Barat didampingi Kepala Inspekorat Kalsel, Awi Sundari, dan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel, Kelik Isharwanto, beserta jajaran.

Baca: Blak-blakan Jokowi Usai Bertemu Prabowo, Sama Sekali Tak Singgung Habib Rizieq

Baca: Tantangan Ayu Ting Ting pada Enji Baskoro Diungkap Melaney Ricardo, Tegaskan Jangan Bawa Bilqis

Baca: Aplikasi Ratusan Juta Jadi Sia-sia

Baca: Revisi RTRW Kabupaten Banjar, Kawasan Pertanian di Banjar Bertambah Luas

Tim bergerak ke areal pertambangan kilometer 71 hingga masuk ke PT IKM. Pertama meninjau area lokasi yang sudah ditimbun namun belum dilakukan penanaman.

Ternyata pihak perusahaan masih melakukan penggalian di sana. Kemudian tim meninjau areal yang tengah dilakukan perataan tanah.

Kepada wartawan yang mengikut pengecekan, anggota tim KPK, Rosma Ali Yusuf, mengatakan peninjauan ini adalah bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi khususnya pada bidang sumber daya alam.

Hal ini sesuai dengan gerakan nasional yang digaungkan KPK sejak 2018 yakni penyelamatan sumber daya alam. Salah satu sasarannya adalah penataan IUP dan kewajiban yang harus dibayar pengusaha kepada negara.

“Kami jelas akan memantau kewajiban keuangan para pemegang IUP. Terus kami pantau tunggakan pajak, royalti maupun jaminan reklamasinya,” kata Rosma.

Disinggung apakah di Kalsel ada potensi korupsi di pertambangan, Rosma me­ngatakan dimana pun ada potensi terjadinya korupsi. Namun itu tergantung kepada pemerintah dan masyarakatnya mau berubah atau tidak.

Halaman
12
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved