Berita Kabupaten Banjar

Disaat Transaksi Nontunai Diharapkan Bisa Cegah Korupsi, Pemkab Banjar Siapkan Langkah-langkah Ini

Pengelolaan keuangan pemerintahan saat ini kian menjadi perhatian banyak pihak. Pengawasan pun dilakukan diperkuat guna menjamin

Disaat Transaksi Nontunai Diharapkan Bisa Cegah Korupsi, Pemkab Banjar Siapkan Langkah-langkah Ini
banjarmasin post group/ idda royani
Kalangan pegawai Pemkab Banjar antusias mengikuti bimtek percepatan implementasi elektronifikasi transaksi, beberapa hari lalu, di aula Barakat. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Pengelolaan keuangan pemerintahan saat ini kian menjadi perhatian banyak pihak. Pengawasan pun dilakukan diperkuat guna menjamin tak terjadi penyimpangan.

Di lingkup Pemerintahan Kabupaten Banjar pun hal tersebut kini juga jadi atensi khusus kepala daerah setempat. Bahkan mereka berkeinginan segera menerapkan transaksi nontunai.

Pemkab Banjar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset (BPKAD) bahkan telah menggelar bimbingan teknis Percepatan Implementasi Elektronifikasi Transaksi, awal pekan tadi.

"Kami punya keinginan untuk segera menerapkan elektronifikasi transaksi secepatnya," ucap Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar I Gusti Nyoman Yudiana, Jumat (19/07/2019).

Secara pasti top manajer birokrasi di Bumi Barakat ini belum bisa memastikan kapan transaksi nontunai itu akan diterapkan. Namun ia berharap awal tahun depan (2020) sudah bisa diberlakukan.

Baca: Kenakalannya Diungkap, Susy Susanti Kaget, Daniel Mananta Dramatisir Kehidupan Istri Alan Budikusuma

Baca: 5 Tahun Menjanda, Ayu Ting Ting Siap Nikahi Sosok Pria Tipe Ini, Ivan Gunawan Atau Shaheer Sheikh?

Baca: Penolakan Putri Ahok Soal Ayahnya Nikahi Puput Nastiti Devi Diungkap BTP, Terkait Veronica Tan?

"Inginnya sih sesegeranya. Tapi, kan ini tak gampang karena merupakan hal baru dan perlu sosialisasi yang luas. Ini penting agar semua institusi mengetahui dan mengerti teknis penerapannya," tandas Nyoman.

Transaksi nontunai tersebut, lanjutnya, contohnya dalam hal pembayaran gaji. Termasuk semua aktivitas transaksi keuangan di lingkup pemerintahan.

Upaya itu diyakini mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. "Tujuan transaksi nontunai itu selain untuk efwktivitas, juga bertujuan mencegah korupsi dan menghindarkan penyimpangan keuangan," tandas Nyoman.

Mengapa? "Soalnya, aliran dana menjadi sangat jelas dan mudah dilacak. Dari mana sumbernya hingga untuk apa dan kemana disalurkan. Semuanya tercatat secara gamblang sehingga mempersempit celah kemungkinan perbuatan yang menyimpang," sebutnya.

Secara teknis, jelasnya, saat ini masih sedang dibahas lebih lanjut mengenai biaya atau beban transaksi. Apakah biaya ini kelak dibebankan kepada penerima uang ataukah dibebankan kepada pemerintah daerah.

Halaman
12
Penulis: Idda Royani
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved