Berita Banjarmasin

Dishut Kalsel Ikut Upayakan Penagihan Reklamasi Lubang Tambang di Kawasan Hutan

Sebagai salah satu kawasan penyumbang batubara terbesar di Indonesia, wajah bumi Kalimantan Selatan (Kalsel) dihiasi banyak lubang-lubang

Dishut Kalsel Ikut Upayakan Penagihan Reklamasi Lubang Tambang di Kawasan Hutan
banjarmasinpost.co.id/acm
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Hanif Faisol 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebagai salah satu kawasan penyumbang batubara terbesar di Indonesia, wajah bumi Kalimantan Selatan (Kalsel) dihiasi banyak lubang-lubang bekas tambang emas hitam.

Tak hanya perusahaan-perusahaan yang izin usaha pertambangan (IUP)nya masih aktif, namun banyak pula bekas lubang tambang dari perusahaan yang sudah tak beroperasi lagi bahkan sebagian berada di kawasan hutan.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Hanif Faisol membenarkan hal ini.

Menurutnya memang masih ada puluhan perusahaan yang sudah tak beroperasi dan tak lagi miliki IUP belum selesaikan tanggung jawabnya mereklamasi lahan bekas galian tambang khususnya yang berada di kawasan hutan.

Baca: Bukan Pengusaha Kaya, Ini Pekerjaan Pablo Benua Suami Rey Utami Diungkap Nia April

Baca: Alasan Ahok Alias BTP Putuskan Komunikasi dengan Veronica Tan, Berkaitan dengan Puput Nastiti Devi

Baca: Ketakutan Ayu Ting Ting Saat Dihujat Seiring Kabar Dimusuhi Nagita Jessica Iskandar Hingga Luna Maya

Baca: Penampakan Mantan Suami Barbie Kumalasari Disebut Mirip Ariel NOAH, Beda Jauh dengan Galih Ginanjar

"Secara fisik memang ada yang lubang bekas tambang di kawasan hutan, untuk data lebih rinci nanti akan disampaikan selanjutnya. Tapi puluhan ada," kata Hanif.

Walaupun secara administrasi proses penagihan menurutnya terus dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalsel, Dinas Kehutanan juga ikut melakukan upaya penagihan termasuk dengan meminta legal opini dari Kejaksaan Tinggi.

Jika berhasil ditelusuri dan penanggung jawab perusahaan tak dapat bertanggung jawab, maka menurut Hanif bisa saja muncul potensi pidana.

Selain itu pihaknya juga akan meminta bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melakukan penagihan dana reklamasi pertambangan.

"Kami juga akan koordinasi dengan KPKNL untuk menagih dan kalau tidak ada pembayaran maka aset yang akan diambil untuk membayar atau pemutihan," kata Hanif.

Kebanyakan bekas lubang tambang dari perusahaan-perusahaan yang sudah tutup menurutnya merupakan hasil proses penambangan yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum kewenangan beralih ke Pemerintah Provinsi.

Diakui Hanif tak hanya lubang galian tambang dari perusahaan yang sudah tak beroperasi atau sudah bangkrut, ada pula lubang-lubang bekas tambang ilegal yang dilakukan oleh pihak perseorangan yang juga ditinggalkan begitu saja.

Bagaimanapun upaya yang dilakukan menurut Hanif bekas-bekas lubang pertambangan batubara harus direklamasi, termasuk lubang tambang yang tak ada lagi penanggung jawabnya maka reklamasi akan dilakukan Pemerintah Provinsi.

"Ditelusuri, ditagih dan untuk yang sudah tidak ada lagi pemiliknya dan diputihkan akan menjadi tanggung jawab Pemprov untuk reklamasi," kata Hanif.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved