Berita Banjarmasin

Pansus DPRD Kalsel Stop Proses Raperda RPPEG Karena Terbentur Aturan

Sudah digodok sejak Tahun 2018 lalu, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di Kalimantan

Pansus DPRD Kalsel Stop Proses Raperda RPPEG Karena Terbentur Aturan
banjarmasinpost.co.id/acm
Puar Junaidi, Ketua Pansus Raperda RPPEG DPRD Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sudah digodok sejak Tahun 2018 lalu, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di Kalimantan Selatan (Kalsel) akhirnya dihentikan.

Penghentian proses penyusunan Raperda RPPEG dihentikan oleh Panitia Khusus (Pansus) Raperda RPPEG DPRD Provinsi Kalsel, Juli 2019.

Dijelaskan Ketua Pansus Raperda RPPEG DPRD Provinsi Kalsel, Puar Junaidi, keputusan dihentikannya penyusunan Raperda tersebut karena berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi.

Dimana saat ini peraturan soal lahan gambut diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres), sedangkan belum seluruh Kabupaten/Kota di Kalsel belum secara spesifik dan rinci memasukkan area lahan gambut dalam rencana tata ruang wilayah daerahnya masing-masing.

Jika dipaksakan, pihaknya khawatir anggaran yang digunakan melalui Perda RPPEG justru akan menjadi temuan karena diklasifikasikan sebagai penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukkannya dan akan bertentangan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Baca: Bukti Foto Dipo Latief yang Buat Nikita Mirzani Jadi Tersangka Buat Ibu Arkana Terkejut

Baca: Ancaman Sunan Kalijaga Bagi yang Usik Salmafina Sunan, Mantan Mertua Taqy Malik Tak Tenang?

Baca: Raffi Ahmad Kepergok Bersama Mantan Tyas Mirasih Hingga Suaminya Ikut Komentari Suami Nagita Slavina

Baca: Tantangan Ayu Ting Ting pada Enji Baskoro Diungkap Melaney Ricardo, Tegaskan Jangan Bawa Bilqis

Jika pun ingin dilanjutkan, menurut Puar masing-masing Kabupaten/Kota di Kalsel harus terlebih dahulu merubah rencana tata ruang wilayah daerah.

Padahal merubah rencana tata ruang wilayah daerah diyakininya tentu akan memakan waktu yang tidak sedikit, karena itu proses atas Raperda RPPEG dihentikan.

Pihaknya akan memasukkan Raperda RRPEG dalam laporan Raperda yang belum dapat terselesaikan dalam laporan di akhir masa jabatan Anggota DPRD Provinsi Kalsel Periode 2014-2019.

"Ini akan kami hentikan dulu. Sebelum akhir masa jabatan akan dilaporkan raperda yang belum diselesaikan atau tidak bisa dilanjutkan dalam Paripurna sehingga ada rekomendasi mana raperda yang dilanjutkan atau dihentikan," kata Puar.

Dijelaskannya lagi, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kementrian Dalam Negeri yang juga setuju dengan langkah Pansus untuk hentikan proses Raperda tersebut.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved