Tajuk

Merenungi Kedatangan KPK di Kalsel

Selama sekitar empat hari, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pertambangan di Kalimantan Selatan.

Merenungi Kedatangan KPK di Kalsel
BPost Cetak
Tajuk Bpost 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Selama sekitar empat hari, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pertambangan di Kalimantan Selatan. Tentunya ini menarik perhatian banyak kalangan. Utamanya tentu saja para pejabat pemerintahan.

Kehadiran mereka diyakini membuat ketar-ketir para pejabat. Pertanyaannya, siapa lagi yang mau ditangkap? Pertanyaan ini muncul karena banyak pejabat di daerah ini yang ditangkap KPK.

Pertama adalah Sjachriel Darham yang merupakan mantan gubernur. Selain itu ada Adriansyah, mantan bupati Tanahlaut yang saat ditangkap merupakan anggota DPR. Kemudian Iwan Rusmali, ketua DPRD Kota Banjarmasin serta Andi Effendi, anggota DPRD Kota Banjarmasin.

Tidak menjadi pelajaran, Abdul Latif, yang menjabat sebagai bupati Hulu Sungai Tengah, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Baca: JCH Kapuas Masuk Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Minggu Dini Hari Diberangkatkan ke Tanah Suci

Baca: Puluhan Warga Mulur Sukoharjo Jadi Korban Investasi Bodong, Korbannya Petani sampai Guru

Baca: Ditangkap Pakai Narkoba, Begini Nasib Nunung di Ini Talkshow

Memang kali ini tim yang datang bukan tim yang biasa melakukan OTT. Mereka adalah pegawai KPK yang bertugas di bidang Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah).

Namun KPK adalah KPK dari bagian manapun dia. Buktinya, tim ini mengaku memiliki data mengenai pelaku penambangan yang menungggak pajak, royalti dan jaminan reklamasi. Artinya, para penambang telah diawasi.

Aparat pemerintah jangan senang dulu dan merasa aman. Awalnya memang pengusaha yang diawasi. Tapi biasanya setelah menangkap pengusaha yang melakukan suap, petugas KPK menangkap aparat pemerintah. Polanya yang selama ini terjadi demikian.

Mengapa KPK datang ke Kalsel untuk mengecek pengelolaan tambang terutama batu bara? Itu karena lahan ini sangat berpontensi menciptakan korupsi. Izin usaha pertambangan dari pejabat tentu tidak bisa diperoleh secara gratis oleh pengusaha. Ada biaya di dalamnya.

Sudah menjadi rahasia umum, sejumlah kepala daerah ini Kalsel didanai penambang untuk menjadi pemenang dalam pemilihan. Tentu ini ada timbal baliknya.

Baca: Diduga Korban Kekerasan Saat MOS, Wiko Jerianda Siswa SMA Taruna Indonesia Meninggal

Baca: Warganya Diamankan Densus 88 Karena Terduga Teroris, Ketua RT di Padang Ini Mengaku Tak Curiga

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam diskusi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di kantornya, Selasa (16/7), mengungkapkan temuan mengenai pertambangan emas hitam di provinsi tetangga Kalsel yakni Kalimantan Timur.

Izin yang dikeluarkan ternyata lebih luas dari daratan Kaltim. Hal serupa juga terjadi di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Itu artinya pejabat jor-joran mengeluarkan izin. Laode pun mengungkapkan keyakinannya ada korupsi di sana.

Jika ini ditemukan di Kalsel maka bukan tidak mungkin KPK melakukan OTT lagi di Kalsel. Jadi sebelum itu terjadi, kita renungi kehadiran tim Korsupgah KPK. (*)

Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved