Berita Nasional

Wadah Pegawai KPK Minta Tak Ada Jatah-Jatahan Capim KPK, Rizal Ramli Ingatkan Ini

Dia menjelaskan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak diatur komposisi pimpinan berasal dari lembaga atau instansi mana.

Wadah Pegawai KPK Minta Tak Ada Jatah-Jatahan Capim KPK, Rizal Ramli Ingatkan Ini
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Pansel Capim KPK yang diketuai Destry Damayanti (tengah) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA -Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 oleh Pansen KPK masih terus berlangsung.

Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, meminta tim panitia seleksi (pansel) KPK supaya tidak melakukan pembagian-bagian kursi calon pimpinan KPK.

Dia menegaskan, komisi anti rasuah tersebut sebagai lembaga independen.

"Kemarin saya sampaikan pansel tidak ada jatah-jatahan. Silakan buka undang-undang. Tidak ada ini dari ini, ini dari ini. Ini yang kami perjuangkan," kata Yudi, ditemui di acara Pemutaran Film dan Diskusi, Kita Versus Korupsi "Perlindungan Pejuang HAM Anti-Korupsi di Jakarta, Sabtu (20/7/2019).

Dia menjelaskan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak diatur komposisi pimpinan berasal dari lembaga atau instansi mana.

Baca: 11 Jenderal Polisi Daftar Capim KPK, Saut Situmorang : Kita Tak Boleh Melarang Siapapun Mendaftar

Artinya, kata dia, siapa saja yang berkompeten dapat menempati kursi pimpinan.

"Di dalam UU tidak jelas ini dari instansi ini, tidak ada, karena ini murni pilihan DPR dan tidak ada syarat ada perwakilan dari instansi ini," kata dia.

Hanya saja UU KPK, menurut dia, menjelaskan mengenai komisi anti rasuah itu merupakan lembaga independen.

KPK hanya melaporkan kinerja kepada presiden, DPR dan laporan keuangan ke BPK.

"KPK sudah jelas di UU KPK badan independen tidak berada di bawah kekuasaan manapun.

Halaman
123
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved